jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggung jawab lebih kepada menteri non-PDIP dalam urusan penanganan Covid-19 hanya pilihan strategis.
Seharusnya, lanjut Asrinaldi, hal tersebut tidak menjadi alasan PDIP untuk menjauhi Jokowi.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Menembus 7 Persen, PDIP Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi
"Ketika Jokowi menjadi presiden tentu dia berdiri di atas partai dan semua golongan," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Jumat (5/8)
Dosen ilmu politik itu menyebutkan jika partai berlambang banteng moncong putih itu merasa bahwa pilihan Jokowi tidak tepat, tidak ada salahnya dikritik.
BACA JUGA: Hensat: Wajar Gara-gara Kasus Itu Pak Jokowi Meninggalkan Menteri asal PDIP
"Tidak ada kaitannya dengan ini mestinya jatah PDIP bukan itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi menyatakan kalau pun yang diberi tanggungjawab lebih terkait penanganan Covid-19 dari PDIP, tetap harus dikritik jika melakukan kesalahan.
BACA JUGA: Kang Ujang: Kalau Jokowi Jatuh, PDIP Juga yang Tercoreng
"Tidak melihat pada partai mananya, karena memang pada faktanya apa yang dilakukan ini, kan, sebenarnya dalam konteks pemerintah dalam artian keseluruhan," ucapnya.
Dia juga menegaskan, jika terjadi permasalahan saat penanganan Covid-19 seharusnya menjadi kesalahan bersama, karena menurutnya dalam rapat pengambilan keputusan, ada pendapat dan penilaian dari pejabat-pejabat lain dari partai yang berbeda.
"Jadi saya fikir tidak ada kaitannya dengan latar belakang parpol, tetapi lebih pada kebijakannya dan ketidakmampuan orang yang menyelenggarakan itu," tutur Asrinaldi. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra