Menteri Desa: PKKPM adalah Solusi Nyata Atasi Kemiskinan

Sabtu, 31 Oktober 2015 – 08:53 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. FOTO: ist

jpnn.com - JAKARTA - Kemiskinan merupakan masalah krusial yang harus segera diatasi. Sebab, kemiskinan menghambat terwujudnya kesejahteraan bangsa. Namun menyelesaikan masalah kemiskinan bukan perkara mudah. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang berlangsung selama ini belum menghasilkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Terobosan pun perlu dilakukan.

“Pengentasan kemiskinan saat ini memasuki periode krusial. Sebab untuk menghadapi sasaran  penduduk miskin di desa-desa tertinggal, perlu dilakukan terobosan. Karena itu kami kembangkan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai solusi kongkrit masalah kemiskinan di desa” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Jakarta.

BACA JUGA: Pansus Asap Batal Terbentuk

Program tersebut merupakan upaya nyata pengembangan penghidupan secara berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi masyarakat miskin. 

Untuk mensukseskan program ini, perlu dikembangkan strategi jitu. Di antaranya, memperkuat aspek sosial di dalam masyarakat khususnya ketahanan mereka dalam mengatasi berbagai situasi guncangan dan kerentanan.

BACA JUGA: Budi Waseso Pengin Tembaki Kapal Pengangkut Narkoba, hingga Tenggelam

Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan masyarakat miskin untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mengembangkan kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. 

Selanjutnya, adalah mendorong peran pemerintah daerah mengembangkan identifikasi dan pengembangan potensi lokal dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan yang keempat adalah menyediakan infrastuktur ekonomi pendukung kebutuhan masyarakat miskin.

BACA JUGA: Terkait PP Pengupahan, Jokowi-JK Dianggap tak Berpihak ke Buruh

Politikus PKB ini lantas menjelaskan bahwa PKKPM memiliki 3 program utama. Yang pertama Pengembangan Usaha/Kerja Keluarga (PUKK) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat guna memberikan keterampilan dan meningkatkan keahlian masyarakat miskin. 

Yang, kedua adalah Penyediaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) dalam bentuk bantuan dana untuk pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat miskin guna menunjang kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pendampingan oleh tenaga ahli sebagai fasilitator bagi kelompok rumah tangga miskin.

Menteri asal Pati, Jawa Tengah ini menjelaskan, pada tahun ini program PKKPM telah dilaksanakan di berbagai pelosok tanah air. Tidak kurang dari 183 kecamatan di 114 kabupaten pada 33 provinsi di luar DKI Jakarta, yang dinilai berdasarkan pada ranking Indeks Kemiskuinan Wilayah (IKW). 

Bahkan diujicoba penuh di 26 kecamatan pada 14 kabupaten di lima provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Jambi. Sementara itu, 157 kecamatan lainnya menjadi tempat ujicoba untuk program PIE. 

“Ujicoba penuh atau full treatment itu artinya lokasi tersebut mendapat dana BLM untuk kegiatan PUKK dan PIE masing-masing kecamatan mendapatkan dana Rp1,5 miliar untuk kegiatan PUKK dan Rp1,5 miliar untuk PIE” ungkap Marwan. 

Direktur  Jenderal (Dirjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Johozua Markus Yoltuwu menambahkan, mekanisme untuk memperoleh dana BLM untuk PUKK dan PIE sifatnya bottom up, dalam arti usulan pengajuan datang dari masyarakat yang bersangkutan. 

“Masyarakat sendiri yang paling mengetahui apa yang benar-benar mereka butuhkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan, jadi mereka sendiri yang mengajukan program atau kegiatan apa saja yang akan mereka laksanakan untuk kita biayai” kata dia.

Selanjutnya, kata Johozua,  rencana kerja itu diajukan ke unit pelaksana kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan untuk mendapatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Surat itu ditandatangani oleh Camat setempat dan ketua UPK. 

“Dari sana, rencana kerja yang di dalamnya memuat rencana penggunaan dana itu kemudian diserahkan ke satuan kerja (satker) di Kemendes PDTT Jakarta. Satker selanjutnya memverifikasi guna memastikan proposal masyarakat itu memenuhi syarat dan memang benar adanya,” ujarnya.  

Dikatakan Johosua lagi, optimis program PKKPM memberikan hasil nyata bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. “Melihat manfaat nyata dan dampak positifnya, saya yakin program PKKPM ini memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa hingga 2 persen, mampu mengatasi pengangguran dengan memberikan pekerjaan minimal 500 ribu orang,” ujarnya. 

“Sehingga berdampak mengurangi angka kemiskinan di desa hingga 2 juta orang, dan jumlah rumah tangga yang berhasil ditingkatkan daya beli dan kesejahteraannya saya perkirakan tidak kurang dari 500 KK,” ujar  Johozua. (Adv)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Terkesan dengan Sungai yang Mengalir di Dekat Kamar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler