Seorang pejabat lokal di Northern Territory, Bess Nungarrayi Price, membuat kontroversi dengan mencoba berbicara dalam bahasa ibunya, yaitu bahasa aborigin dari suku Warlpiri di in parlemen negara bagian Australia Utara tersebut.

Price adalah Menteri Urusan Pemerintahan Lokal yang dalam sidang di parlemen setempat pada Desember lalu, mendapat teguran dari pimpinan sidang karena menyela pedebatan dengan menggunakan bahasa Warlpiri.

BACA JUGA: Australia Luncurkan Aplikasi Khusus Untuk Mengamati Burung di Lahan Pertanian

Ketua Parlemen Northern Territory (NT) Kezia Purick menegaskan, "Bahasa persidangan adalah Bahasa Inggris".

"Jika ada anggota parlemen yang menggunakan bahasa selain Inggris tanpa izin terlebih dahulu, maka akan dianggap melanggar dan yang bersangkutan akan diminta menarik kembali kata-katanya," ujar Purick saat itu.

BACA JUGA: Paparan Pestisida Bisa Sebabkan Parkinson dan Kanker

Namun pekan lalu, Menteri Price kembali menyurati pimpinan parlemen NT untuk meminta aturan itu ditinjau kembali. Pasalnya, menurut Menteri Price, PM Australia Malcolm Turnbull pun dalam salah satu pidatonya mengutip bahasa aborigin.

"Saya ingin klarifikasi aturan mana yang menegaskan bahwa bahasa yang diperbolehkan di parlemen hanyalah bahasa Inggris," kata Price dalam surat yang dilihat oleh ABC.

BACA JUGA: Inilah Alasan Mengapa Anak Keturunan Asia Jarang Menderita Alergi Makanan di Melbourne

"Saya khawatir parlemen kita akan dipandang tidak menghargai anggotanya yang warga aborigin serta rakyat yang mereka wakili. Saya juga merasa tidak bisa mewakili konstituen saya tanpa berbicara dalam bahasa mereka,' katanya.

Sebenarnya, anggota parlemen di Northern Territory bisa saja berbicara dalam bahasa sukunya masing-masing, sepanjang meminta izin dari ketua parlemen.

Menurut Purick, hal itu sudah sering terjadi, namun tidak praktis untuk menyiapkan penerjemah sesuai permintaan. Bahasa aborigin berbeda-beda sesuai sukunya masing-masing.

"Bahasa resmi di Australia adalah bahasa Inggris sehingga wajar saja menjadi bahasa resmi di parlemen. Ini bukan soal anggota parlemen yang bisa atau tidak menggunakan bahasa ibunya. Ini lebih soal menegakkan aturan," kata Purick kepada ABC.

Dalam surat yang dikirim ke Menteri Price, Rabu (17/2/2016), Purick menyatakan aturan penggunaan bahasa Inggris dalam semua tingkatan parlemen di Australia ditetapkan sejak tahun 1974.

Namun Purick menyatakan terserah Menteri Price jika ingin mengajukan mosi untuk mengubah aturan itu.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia - Selandia Baru akan Bahas Pembatalan Visa Warga Selandia Baru