Perdana Menteri Malcolm Turnbull akan melakukan pertemuan dengan mitranya Perdana Mengeri Selandia Baru, John Key Jum'at mendataang. Berita yang menyebutkan rata-rata setiap hari satu orang warga Selandia Baru dilucuti status visa Australianya akan menjadi agenda yang dibahas dalam pertemuan ini.

Perdana Menteri Selandia Baru, John Key akan bertemu PM Malcolm Turnbull di Sydney dalam rangka Pertemuan Tahunan Pemimpin Australia-Selandia Baru, dimana tampaknya isu pergerakan antar warga akan menjadi salah satu agenda yang akan dibicarakan.

BACA JUGA: Koloni Penguin di Antartika Terancam Punah Karena Bongkahan Es Raksasa

Pertemuan  Jum'at mendatang berlangsung hanya selang beberapa hari setelah otoritas imigrasi mengumumkan dampak dari perubahan pada pasal  501 dari UU Migrasi, yang menyebabkan seratusan warga Selandia Baru dilucuti visa Australianya.Perubahan Undang-undang ini dilakukan untuk meningkatkan kewenangan bagi Menteri Imigrasi Peter Dutton untuk mencabut visa, terutama didasarkan pada alasan karakter dan apakah mereka telah menghabiskan lebih dari 12 bulan penjara. Komite perkiraan senat mencatat, sejak diberlakukan pada bulan Desember 2014, tercatat ada 561 warga negara Selandia Baru yang sudah dibatalkan visanya.
Peta Dunn, dari Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, mengatakan mayoritas dari (533 warga Selandia Baru) visanya dibatalkan di bawah aturan "Ketentuan pembatalan wajib'. Komite juga mendengar bahwa dari 183 warga Selandia Baru yang berada di fasilitas penahanan darat, 174 berada di sana karena visanya dibatalkan karena 'alasan karakter". Sekretaris Departemen Michael Pezzullo mengatakan kepada komite  bahwa pemegang visa dari Selandia Baru yang merupakan jumlah terbesar yang terpengaruh dari revisi UU ini,  "semata hanya karena banyaknya warga Selandia Baru di Australia pada satu waktu," ABC sebelumnya telah mengajukan pertanyaan kepada  Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan mengenai dampak dari perubahan legislatif ini terhadap warga Selandia Baru, tapi Departemen Imigrasi menolak memberikan rincian jumlahnya. Sementara itu nasib dari sekelompok pencari suaka yang berjumlah  267 yang saat ini berada di Australia juga  menurut rencana akan dibahas dalam pertemuan Jum'at mendatang, meskipun sejumlah kalangan didalam negeri mengusulkan agar mereka dideportasikan. Sekelompok pencari suaka yang berjumlah lebih dari 30 bayi ini kemungkinan akan di kirim kembali ke Nauru setelah Pengadilan Tinggi Australia menolak gugatan mengenai keterlibatan pemerintah Australia dalam pengelolaan fasilitas penahanan pencari suaka di lepas pantai  awal bulan ini. PM John Key  pekan ini mengatakan ada potensi kemungkinan bagi Selandia Baru menerima sebagian dari pencari suaka tersebut, dengan mengutip perjanjian yang dilakukan dengan Pemerintah Julian Gillard pada tahun 2013. "Tawaran itu masih berlaku," katanya.  "Secara historis warga Australia memang mengatakan tidak, tapi ini bagian dari alokasi untuk 750 orang pencari suaka yang kami miliki," katanya. "Jika mereka ingin kami menerima mereka, maka mereka masuk dalam kriteria, maka Selandia Baru punya kewajiban untuk menerima mereka," Namun Turnbull menolak mengatakan akan membahas isu tersebut hari ini, meski telah dipastikan isu ini masuk dalam agenda pertemuannya dengan PM John Key. Turnbull mengatakan dirinya tidak ingin "memberi sinyal mengenai perubahan dalam kebijakan Australia," "Ini merupakan isu kebijakan yang sulit untuk ditangani, karena kita selama ini terus berhadapan dengan isu ini, mulai dari menghentikan perahu pencari suaka. kita mengetahu dengan jelas kalau hal terpenting yang harus kita lakukan adalah tidak mendorong atau melakukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan para pencari suaka untuk memasarkan kepentingan mereka,' Turnbull mengatakan pemerintah akan mengelola isu ini dengan kebaikan hati tapi juga dengan kepala jernih. 

BACA JUGA: Anak yang Sering Terpapar Timbal, Lebih Berpeluang Melakukan Kejahatan Ketika Dewasa

BACA JUGA: Pengalaman Ikut Festival Jalanan Klaten di Pinggiran Melbourne

BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis Uang Tunai, Gaji PNS dan Anggota Parlemen PNG Terlambat Dibayar