Menteri Dilarang Ambil Kebijakan Strategis

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua tinggal menunggu waktuJelang pengumuman kocok ulang kabinet itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan edaran yang melarang para menterinya mengambil kebijakan strategis hingga diumumkannya formasi kabinet yang baru.
           
"Itu perintah presiden dan sepengetahuan presiden

BACA JUGA: Ketum Parpol Berkumpul, CT Dipanggil

Dilakukan untuk menyambut reshuffle," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin (12/10)Surat yang diterbitkan kemarin tersebut ditujukan kepada seluruh kementerian dengan tembusan lembaga-lembaga negara, seperti DPR.

:POLLING Dia menjelaskan, kebijakan strategis yang dimaksud itu misalnya penerbitan peraturan menteri (Permen) dan kebijakan strategis lain yang bersifat ke internal kementerian

BACA JUGA: Nazar Minta Diperiksa Lagi

Namun menurut Julian, pembahasan yang melibatkan DPR, seperti RAPBN bisa tetap berjalan.

Surat edaran tersebut, lanjut dia, tidak membuat status menteri menjadi demisionerNamun menteri diminta untuk tidak mengambil kebijakan dan tindakan strategis.

Apakah itu tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan" Julian menegaskan, pemerintahan tetap berjalan

BACA JUGA: Dekan FK UGM Jabat Wamenkes

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektifitas pemerintahan ke depan," terang lulusan Hosei University, Tokyo, Jepang, itu.

Julian juga mengatakan, meski hampir dua pekan ini energi pemerintah seperti tersedot untuk mengurusi reshuffle, roda pemerintahan tetap berjalanSeperti diketahui, pertengahan hingga akhir pekan lalu (6-9 Oktober), SBY lebih banyak berkantor di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, untuk membahas masalah kocok ulang kabinet.

Hingga pertengahan pekan ini, kegiatan presiden juga banyak bersifat intern meski tetap berkantor di Istana NegaraSatu kegiatan yang terbuka adalah saat menerima presiden Slovakia (10/10)Agenda kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung, 12-13 Oktober, juga mendadak dibatalkan H-1 dan dialihkan ke Wapres BoedionoKeterangan dari staf khusus presiden menyebutkan, presiden ingin fokus pada proses perampungan reshuffle kabinet.
"Roda pemerintahan tetap bekerja sebagaimana mestinyaPresiden tetap in charge dalam mengawasi jalannya pemerintahan di masing-masing bidang kerja kementerian," kata Julian.

Terkait dengan proses penataan kabinet itu, Julian mengatakan, saat ini sudah masuk tahap finalisasiMenurut dia, figur-figur yang akan mengisi kabinet paska reshuffle sudah mengetahui bakal menjadi menteri"Insya Allah sudah tahu," ujarnyaNamun dia mengaku tidak mengetahui persis siapa nama-nama menteri yang di-reshuffle dan menteri baru itu sebelum diumumkan resmi oleh presiden.

Salah satu menteri yang santer disebut-sebut akan di-reshuffle, yaitu Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh, memilih pasrah terkait posisinya di kabinetDarwin enggan menanggapi perihal rencana Presiden SBY yang akan mengumumkan hasil evaluasi sebelum 20 Oktober mendatang

Menteri asal Partai Demokrat itu baru kemudian tersenyum, ketika disinggung apakah isu pergantian dirinya selama ini tidak mengganggu kinerjanya hingga sekarang? "Nah itu, Anda telah mencari jawaban yang tepat buat sayaJadi, apapun kewenangan beliau (SBY, Red) yang diberikan, yang paling penting bagi saya itu bekerja, yang penting bekerja," kata Darwin, sambil bergegas pergi, usai menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang ketahanan energi, di Hotel Le Meredien, Jakarta.
      
Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak membantah jika sudah mempersiapkan salah satu kader beringin untuk menjadi kandidat menteriMenurut Ical, sosok Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo memang dia persiapkan untuk menggantikan salah satu menteri dalam proses reshuffle saat ini"Benar memang saudara Cicip diajukanNamun apakah dia akan menggantikan salah satu menteri, itu hak Presiden," kata Ical -sapaan akrab Aburizal- usai rapat bersama Fraksi Partai Golkar, Rabu (12/10).
      
Menurut Ical, dirinya memang selalu diajak bicara oleh Presiden dalam proses reshuffle saat iniNamun, yang dibicarakan bukan merupakan siapa menggantikan siapaDalam hal ini, nama-nama yang menjadi pengganti adalah hak prerogatif dari Presiden"Penggantian itu soal track record, Siapa yang dinilai mampu untuk bekerja sisa tahun ke depan," ujar Ical.
      
Jika menteri dari Golkar diganti dari orang profesional, Ical mengaku tidak mempermasalahkan hal ituGolkar pun, juga memiliki sosok dari kalangan profesional yang siap menggantikan"Dari profesional tidak masalah, Golkar memiliki sembilan pengurus HIPMI, kami siap jika diminta," urainya.

Terhadap status Menko Kesra Agung Laksono yang disebut-sebut memiliki nilai merah, Ical mengaku tidak mengetahui hal ituNamun, menjawab pertanyaan itu, Ical mengaku pasrah jika sosok Menko Kesra diganti"Kalau merah, kami bisa bilang apaTapi kami tidak tahu apa ada menteri Golkar yang punya nilai merah," tandasnya. 

Kamis (13/10), hari ini, rencananya, Presiden SBY akan memulai proses audisi calon menteri pengganti dalam agenda reshuffle mendatangBertempat di Cikeas, sejumlah kandidat pembantu presiden akan mulai dipanggili
   
Berbeda dengan proses sebelumnya, kali ini, tahapan jelang kepastian pengumuman formasi cabinet baru tersebut dilakukan secara lebih terbukaMedia dipersilahkan hadir untuk ikut meliput"Silahkan meliput sejak pagi di sana, pukul 07.00," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldri Pasha.

Selain mengundang calon menteri, menurut Julian, presiden kemungkinan juga akan mengundang para pimpinan partai politik untuk ikut hadir di Cikeas(fal/dyn/bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengangkatan Honorer jadi CPNS Tuntas 2013