jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berharap, kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif dan efisian untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Saya berharap ada terobosan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP agar nelayan yang mau berusaha dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan terlindungi," kata Menteri Edhy, Selasa (18/2).
BACA JUGA: KKP Imbau Warga Jabar Lebih Gemar Makan Ikan
Menteri Edhy secara khusus memuji langkah Ditjen PSDKP yang sudah mengembangkan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kelompok ini dianggap telah membantu Ditjen PSDKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
”POKMASWAS merupakan inisiasi yang bagus karena dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat ini para nelayan dapat menertibkan dirinya sekaligus menjadi contoh bagi nelayan yang lain," lanjut Edhy.
BACA JUGA: Menteri Edhy Akan Maksimalkan Budidaya Perikanan di Sumsel
POKMASWAS merupakan kelompok masyarakat nelayan yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Saat ini terdapat 2.581 POKMASWAS binaan Ditjen PSDKP-KKP yang berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Edhy juga menjabarkan kebijakannya yaitu harus tegas terhadap pencuri ikan asing, bahkan kalau perlu ditenggelamkan di tengah laut apabila melakukan perlawanan. Tetapi khusus untuk nelayan Indonesia harus menjadi pelindung dan pembina. “Bukankah sudah menjadi tugas aparat negara untuk melindungi dan membimbing masyarakatnya”, ujar Edhy menekankan pentingnya KKP menjadi mitra usaha nelayan.
BACA JUGA: KKP Tangkap Kapal Asing Ilegal Asal Filipina di Perairan Sulawesi
Plt Direktur Jenderal PSDKP Nilanto Perbowo menambahkan, aparat Ditjen PSDKP siap untuk melaksanakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing dan membina nelayan Indonesia.
Ditjen PSDKP telah membangun inovasi budaya kerja yang terdiri dari Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi yang disingkat PILAR. “Ini sebagai budaya kerja Ditjen PSDKP yang akan menjadi penopang kegiatan pengawasan dengan tujuan untuk kesejahteraan nelayan sesuai arahan Pak Menteri," pungkas Nilanto.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh