JAKARTA - Jika ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia empat tahun kedepan, Presiden SBY disarankan untuk segera merombak total menteri-menterinya di bidang perekonomianSelain dinilai telah gagal pada kabinet periode sebelumnya, menteri-menteri tersebut juga terbukti sudah tidak mampu membangun sinergitas dengan kementerian terakait
BACA JUGA: Pemerintah Lelang SUN Rp 3 Triliun
Sehingga banyak program yang tumpang tindih dan tidak efektif.“Momen satu tahun ini, sebetulnya sangat tepat digunakan SBY untuk merombak menteri ekonominya
Di katakannya, jika harus memberikan nilai pada menteri ekonomi KIB II, semuanya hampir tidak ada yang layak lagi
BACA JUGA: API Dukung Dibentuknya Badan Pengelola Pertambangan
Nilainya paling mungkin limaBACA JUGA: Hingga 2014, Genjot 14 Proyek Nasional
“Kalau mengikuti standar penilaianya Demokrat yang mengatakan menteri di bawah nilai lima harus tinggal kelas, maka keempat, menteri tersebut sebetulnya patut dievaluasi,” papar pengamat yang akrab disapa Wiwiq ini.Faktor tidak jelasnya kemampuan masing-masing menteri juga menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kinerja kementerianBelum lagi soal pengalaman dan trackrecordnya“Seharusnya orang-orang yang duduk di menteri bidang perekonomian itu kalangan ahli yang independen dan memiliki trackrecord yang jelasBukanya, wajah-wajah baru yang kita belum tahu seperti apa prestasinya,” jelasnya.
Lebih lanjut Siti berharap, hendaknya kedepan SBY bisa mengisi pos menteri-menteri perekonomian dengan kalangan zakenHal ini sangat penting mengingat kondisi perekonomian paling erat kaitnya dengan stabilitas politik nasional“Meskipun berat untuk merombak semuanya, setidaknya SBY harus berani membersihkan kalangan parpol dari pos menteri perekonomianBayangkan kalau ekonomi nasional keteteran, harga tidak bisa dikontrol, masyarakat marah, bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Masyarakat, lanjutnya, saat ini sudah kritis, mereka tahu mana menteri yang mampu, gagap dalam bekerja dan yang hanya bisa melakukan pencitraan sajaPada posisi seperti ini, presiden hendaknya mesti jeli melihat mana pembantunya yang mampu dan tidak“Yang pasti, kita tetap akan tunggu keberanian presiden dalam mengevaluasi para pembantunya yang sebetulnya sudah banyak menuai kegagalan dan hanya menghasilkan citra negatif di pemerintahan saja,” katanya.
Sementara, pengamat Burhanuddin Muhtadi menilai menteri yang paling berpeluang untuk diganti lebih banyak di dominasi dari kalangan parpolSelain faktor kinerja, Burhan juga menyorot soal hubungan menteri dengan partai yang tidak lagi mesra“Ada peluang menteri asal PKS, PAN dan Golkar akan terkena reshuffle,” katanya pada INDOPOS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (22/10).
Menurut Burhanudin, kemungkinan terjadinya reshuffle itu cukup besarSebab, selain kinerja mereka yang kurang baik, beberapa menteri tersebut sudah tidak mendapat dukungan siginifikan dari partainyaIni menjadi faktor utama juga, mengingat keberadaan dia di kabinet juga atas amanah partai"Mekanismenya sederhana, partai yang menitip orang di kabinet, partai juga yang mencabutnya," tegas Burhan.
Ditegaskan, sebetulnya masyarakat sedari awal juga sudah tidak bisa berharap banyak, karena menteri-menterinya hasil ‘dagang sapi’Terbukti, dalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saja sudah ada ada tiga menteri yang berapor merah“Meskipun, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baikMasih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merahTapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4," katanya, kemarin (22/10).
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan SBY segera mengganti menteri yang kinerjanya tidak baik"Yang betul-betul tidak lulus dan tidak cakap untuk naik kelas dua ya sebaiknya tinggal kelas sajaSoal siapa, tentu saya tidak punya rapor yang komprehensifYang punya itu presiden,” katanya.
Tetapi secara moral, lanjut Anas, publik punya harapan besar agar yang menggawangi kementerian membantu presiden itu adalah orang-orang yang cakap dalam bekerja“Pastinya publik berharap seperti itu,” katanyaAnas juga menilai, salah satu kekurangan pemerintah saat ini adalah dalam hal pencitraan atau public relation (PR)Akibatnya, banyak kesuksesan program pemerintah yang tidak bisa dilihat oleh publikHal ini jelas menyebabkan munculnya penilaian negatif dari publik terhadap pemerintahan Presiden SBY"Saya tidak ingin menyebut spesifik (menteri mana yang terkait), tapi menurut saya PR itu sangat penting," tandas mantan Ketua PB HMI itu
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin ikut memberi penilaiannyaIrman menggarisbawahi dua institusi lembaga penegakan hukum, yakni kejasakaan dan polisi“Jangan tiap hari dua lembaga itu diacak-acakDalam paradigma konstitusi yang paling bertanggung jawab adalah presidenSesungguhnya, presidenlah selaku pihak yang paling bertanggunjawab,” tandasnya
Kemudian, Irman menyatakan Presiden SBY terlalu ragu dalam mengurusi politik“Kalau mau masa depan lebih baik, maka presiden harus meninggalkan atribut kepartaiannya dan tidak takut dengan menteri dari parpolKarena ke depannya, yang dingat oleh masyarakat adalah baik dan buruknya SBY, bukan baik dan buruknya DemokratJadi, selaku presiden yang langsung dipilih oleh rakyat, maka SBY harus berani mengambil sikap tegas berada di luar jalur politik,” pungkasnya(dms/dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPPU Bahas Akuisisi BRI terhadap Agroniaga
Redaktur : Tim Redaksi