JAKARTA--Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengakui subsidi Bahan Bakar Minyak banyak mengalami kebocoranBanyak orang yang seharusnya tidak menerima subsidi itu, bisa menikmatinya.
"Subsidi BBM Rp126 triliun, tapi banyak bocor ke industri, perkebunan dan pertambangan," kata Darwin saat saat seminar Transformasi Menuju Ketahanan Energi Nasional untuk Kemakmuran Rakyat, Rabu (12/10), di Jakarta.
"Mereka bukan yang berhak menerima subsidi
BACA JUGA: Tujuh Provinsi Terima Investmen Award 2011
Yang berhak itu kaum dhuafa," tegas menteri dari Partai Demokrat, itu.Dia menegaskan, maraknya fenomena antrean BBM di Kalimantan dan Sumatera sebagai akibat banyak penyelewengan BBM bersubsidi
BACA JUGA: Gas Lebih Banyak Diekspor
Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya bagaimana nilai subsidi yang terus meningkat agar tepat sasaran.Ke depan, revisi Undang-undang Minyak dan Gas yang lahir di zaman reformasi untuk mengawasi BBM akan memerjelas dan memerkuat peran BPH Migas
BACA JUGA: Kemenpera Bantu 5.000 Rumah PNS di Manado
"BPH Migas sudah berusaha keras tapi belum maksimal," katanya lagi.Darwin menegaskan, agar subsidi tidak bocor peran pemerintah daerah juga harus ditingkatkanPeran pemda begitu pentingNamun, menurut Darwin, sejauh ini pemerintah daerah hanya baru terlibat terlibat perencanaan kuota BBM dan pengaduan
"Tapi, mereka belum terlibat langsung dalam tanggungjawab pendistribusian BBMPemda kita dorong tdiak hanya minta kuota saja tp harus mengawasi dan memertanggungjawabkan pendistribusian BBM bersubsidi," tegasnya.
Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Hapsa, mengatakan saat ini ada kondisi yang jadi tantangan adalah terkait menurunnya cadangan minyakSementara di sisi lain, tegas dia, kebutuhan dalam negeri meningkat tajamPemerintah dan Komisi VI DPR, kata dia, sudah berupaya terutama dalam Revisi UU Migas.
"Dalam 10 tahun terakhir, kami lihat perkembangan tidak signifikan, malah cenderung ke negatif," katanya, di kesempatan sama.
Menurut dia, banyak masalah yang menarik diperdebatkan dalam Revisi UU Migas ituMisalnya, pada UU lama kewajiban untuk kebutuhan dalam negeri hanya 25 persen
"Tapi, kita ingin semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeriKemudian, penguatan Pertamina dalam pengelolaan blok baru dan perpanjangan blok yang ada," katanya"Subsidi BBM memang terus meningkat, pemerintah ingin dikendalikan, tapi belum ada peraturan integrated," tegas politisi Partai Demokrat, itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Ada Kartel Dibalik Impor Pangan
Redaktur : Tim Redaksi