jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perubahan Izin PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah bersifat tetap.
Namun, izin ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah dalam enam bulan ke depan hanya bersifat sementara. Sebab, izin itu bisa dicabut bila Freeport tidak menjalankan kewajibannya.
BACA JUGA: Setuju Jadi IUPK, Freeport Dapat Izin Ekspor Konsentrat
"Yang sementara itu selalu izin ekspornya. Karena tiap enam bulan akan direview," ujar Jonan di kompleks Istana Negara, Kamis (6/4).
Mantan menteri perhubungan itu mengatakan, sebenarnya tidak semua pemegang Kontrak Karya (KK) harus merubah status menjadi IUPK selama dia sudah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
BACA JUGA: Jonan: Mei, Kapasitas Listrik Sumut Tambah 220 Mw
"Dua ya, pengolahan dan pemurnian. Itu tetep izinnya kontrak karya tidak apa-apa. Sampai kontraknya berakhir," jelas dia.
Hal itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang mineral logam. Mereka mempertahankan KK karena telah melakukan usaha pengolahan dan pemurnian untuk produk ekspornya.
BACA JUGA: Hal ini Bisa Ganggu Iklim Investasi Sektor Pertambangan
Jonan memberi catatan bahwa dalam enam bulan ke depan kegiatan Freeport akan direview. Pertama, apakah mereka membangun smelter atau tidak. Bila dibangun maka ESDM akan menurunkan tim verifikator independen mengevaluasi progresnya.
Kedua, dalam enam bulan ke depan juga berlangsung perundingan stabilitas masalah perpajakan dan retribusi.
"Kalau nanti setelah enam bulan mereka tidak membuat smelter, tidak ada progres smelter, ya kami cabut izin ekspornya," tambah mantan dirut KAI itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jonan Sebut Freeport Kebingungan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam