jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menurut Sri Mulyani, hal itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
BACA JUGA: Menteri Keuangan Sebut RUU HPP Berpihak Pada Rakyat Kecil
"Terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola berbagai macam tugas-tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, orang pribadi," kata MenkeuSri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani berharap tidak ada gejolak dalam masa transisi penambahan fungsi NIK tersebut, baik dari segi teknis maupun organisasi.
BACA JUGA: Mahal! Menteri Keuangan Beberkan Biaya Transisi Energi RI
Menteri Keuangan Terbaik versi Global Markets itu memaparkan penambahan fungsi NIK menjadi NPWP merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
RUU HPP merupakan salah satu kebijakan baru yang dibawa ke Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lalu Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas, adalah pondasi baru dalam reformasi perpajakan.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Menteri Keuangan untuk Generasi Muda
"Ini semua harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan juga dari sisi proses bisnis, serta kesiapan organisasinya," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengingatkan agar seluruh jajaran Kemenkeu jangan sampai salah langkah dalam memformulasikan peraturan teknis seluruh kebijakan tersebut.
Dia berharap juga ketiga UU yang berkaitan dengan reformasi perpajakan itu tidak menjadi sia-sia.
Kemenkeu perlu bekerja dengan cermat dan sigap, tetap teliti dan detil, serta selalu mampu melihat ke mana arah berjalan.
"Saya berharap ini adalah langkah-langkah yang perlu untuk terus difokuskan," kata Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia