jpnn.com, JAKARTA - Dua politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan Sandiaga Uno dinilai sangat pantas menjadi menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo yang berstatus tersangka dugaan suap perizinan ekspor baby lobster di KPK.
"Fadli Zon sosok yang pantas," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada JPNN.com, Sabtu (28/11).
BACA JUGA: Menteri Edhy Kena OTT, Raditya Nursasongko Ungkap Perlakuan Tidak Adil di KKP
Menurut Ujang, bila koalisi Jokowi dan Prabowo ingin aman, Fadli Zon yang selama ini dikenal kritis ke pemerintah bisa saja didorong untuk menggantikan Edhy Prabowo.
"Agar tidak ada lagi yang mengkritik pemerintah, karena Fadli Zon jadi menteri," lanjut Ujang.
BACA JUGA: Rahayu Saraswati Sudah Menduga Bakal Diserang pakai Kasus Edhy Prabowo
Selain Fadli Zon, pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyebut nama lain di Gerindra yang pantas menggantikan Edhy Prabowo, yakni Sandiaga Uno.
Apalagi, kata Ujang, mantan calon wakil presiden di Pilpres 2019 itu juga belum punya posisi, baik di legislatif maupun eksekutif.
BACA JUGA: Brigjen TNI Suswatyo: Pasukan Sudah Ditempatkan di Beberapa Titik
"Sandi juga sosok yang pantas. Dia di Gerindra yang belum punya posisi, baik di legislatif maupun di eksekutif," jelas Ujang.
Namun, kata Ujang, apakah Fadli Zon atau Sandiaga Uno yang akan dipilih menggantikan Edhy Prabowo, itu tergantung keputusan Prabowo Subianto selaku ketua umum sekaligus ketua dewan pembina di Partai Gerindra.
"Semua tergantung Prabowo sang pemilik Gerindra," imbuhnya.
Ujang juga menilai proses pergantian posisi menteri KKP yang sementara waktu dijabat oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bakal menarik, karena ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, Presiden Jokowi masih memberikan posisi menteri KKP kepada kader Partai Gerindra.
"Sangat mungkin, karena terkait komitmen rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi. Di mana Gerindra dapat jatah dua kursi, menhan dan menteri KKP," kata Ujang.
Kemungkinan kedua, bisa saja komitmen itu dilanggar, sehingga posisi menteri KKP dipercayakan oleh Presiden Ketujuh RI itu kepada partai lain, atau kalangan profesional.
"Semua tergantung Jokowi," pungkas Ujang Komarudin.(boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy