jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono bereaksi tegas soal Pulau Widi dijual pada situs Sotheby's Concierge Auctions Amerika Serikat (AS).
Trenggono menyatakan bakal mengawasi aktivitas pengelola di Pulau Widi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terutama yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut.
BACA JUGA: Heboh Pulau Widi Dijual di Situs Sothebys, TNI AD Kerahkan Pasukan
Dia pun meminta pengelola Pulau Widi, yaitu PT Leadership Islands Indonesia (LII) segera mengurus perizinan.
BACA JUGA: Pulau Widi Dijual di Situs Sothebys, Walhi Sentil Pemerintah
Korporasi itu diingatkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang berkelanjutan saat hendak memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di kawasan pesisir dan laut Pulau Widi.
Trenggono menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih diam selama pengelola belum melakukan aktivitas di Pulau Widi.
BACA JUGA: Kemenkumham Menjawab Kekhawatiran Dubes AS terhadap Pasal Perzinaan di RKUHP
"Akan tetapi, saat beraktivitas di laut pasti kami akan pertanyakan izinnya," kata Trenggono di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/12).
Mas Treng menyebut KKP dapat menghentikan bahkan menutup paksa aktivitas pemanfaatan ruang laut Pulau Widi oleh pengelola selama izinnya belum keluar.
"Kami hentikan," ucap mantan wakil menteri pertahanan itu.
Dia menjelaskan pengelola atau pihak mana pun yang ingin memanfaatkan ruang laut harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan.
Dalam tahapan itu, katanya, pemerintah bakal mengecek mulai dari rencana kegiatan sampai ancaman aktivitas pemanfaatan terhadap kelestarian alam, khususnya lautan.
Trenggono menegaskan bahwa KKP berkomitmen terus menjaga dan mengelola wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.
"Jadi, kalau kemarin dengar ada pulau yang dilelang, itu yang salah satu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan di lautan," ujar dia.
Pengelola Belum Kantongi Izin PKKPRL
Pelelangan Pulau Widi atau The Widi Reserve dilakukan oleh PT. Leadership Island Indonesia (PT LII) yang mendapatkan izin pengelolaan dari Pemprov Maluku Utara.
Namun, pejabat senior KKP menyampaikan bahwa pihak pengelola Pulau Widi belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pengelola saat hendak memanfaatkan ruang laut, termasuk di antaranya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Berdasarkan data, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dari keterangan resminya, Senin (5/12).
Kabar Pulau Widi dijual heboh setelah gugusan pulau di Maluku Utara itu masuk dalam daftar situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, di situs privateislandsonline.com juga membuka penawaran tanggal 8-14 Desember. Saat dilihat pada Rabu (7/12/2022), informasi lelangnya masih tersedia.
Walakin, pihak pengelola melalui siaran tertulisnya mengklarifikasi bahwa PT LII dan Sotheby’s Concierge Auctions tidak berupaya menjual Pulau Widi melalui proses lelang.
PT LII mengaku hanya bekerja sama dengan Sotheby’s Auction Concierge untuk menemukan investor potensial yang dapat menjadi mitra dalam mengembangkan Kepulauan Widi.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam