jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk mempercepat implementasi pelayanan publik digital.
Di Indonesia, Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu produk pemerintah yang telah didorong untuk melakukan digitalisasi.
BACA JUGA: PDIP Ingatkan Menteri Bekerja buat Rakyat, Bukan untuk Menjadi Capres
Pusat pelayanan terintegrasi ini menjadi kesempatan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan berbagai perizinan dan non-perizinan, tanpa harus menjalani birokrasi yang berbelit.
Potensi digitalisasi MPP disaksikan oleh Minister of Interior and Safety (MoIS) Korea Selatan Lee Sang-min saat berkunjung ke MPP Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (16/6).
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Baiq Nelly: Kami Berharap Ada Kebijakan Lebih Humanis
"Kami terkesan dan senang menyaksikan MPP melayani berbagai pelayanan mulai dari pajak, perizinan, dan penerbitan paspor, hingga konsultasi investasi,” ujarnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) sejak tahun lalu.
BACA JUGA: Ahmad Doli Meminta Pemerintah Memastikan Nasib Ratusan Ribu Honorer Sebelum 2023
"Kami berharap kerja sama ini bisa membuat saling berbagi pengalaman dalam memberikan pelayanan non-stop kepada masyarakat, dan menjadi momen untuk memajukan MPP kedepannya,” imbuh Menteri Lee.
MPP DKI Jakarta merupakan salah satu role model pelayanan terpadu di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2017. Hingga saat ini, terdapat 58 MPP yang berdiri di berbagai penjuru Indonesia.
Angka ini tentu akan terus bertambah seiring didorongnya pembangunan MPP di setiap daerah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
“Kerja sama antardua negara ini diharapkan bisa membantu penerapan sistem IT pada MPP yang akan dibangun ke depannya,” ungkap Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif KemenPAN-RB Noviana Andrina.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Vera Revina memperkenalkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang mengintegrasikan informasi layanan publik bagi masyarakat. Tercatat lebih dari 50 layanan publik yang dapat diakses masyarakat pada JAKI.
Sesuai dengan slogannya sebagai Kota Kolaborasi, Jakarta selalu terbuka untuk mengembangkan banyak kesempatan dalam bidang apa pun, dengan tetap menerapkan prinzip citizen centric.
“Pengalaman nyata yang telah dijalani Korea adalah pengetahuan berharga bagi kami untuk menuju hal yang sama,” pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkominfo Dorong Sektor Swasta untuk Tingkatkan Layanan Publik Lebih Efektif
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad