jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPTT) Marwan Jafar menilai, masyarakat tidak perlu risau dengan adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah gejolak perekonomian dunia yang tidak menentu akhir-akhir ini.
"Tidak usah risau dengan isu PHK, masih banyak yang bisa dilakukan di desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat desa akan bisa mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa," ujar Marwan, Selasa (6/10).
BACA JUGA: Jumlah Bidan PTT Membengkak, Ini Datanya
Menurut Marwan, dana desa bisa dijadikan stimulan untuk mengembangkan usaha perekonomian desa dengan mengembangkan beberapa potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"BUMDes sangat efektif untuk memperkuat perekonomian desa. Tidak sekadar bertujuan mengembangkan modal, akan tetapi BUMDes juga membangkitkan tradisi gotong royong antar masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA: Berbagai Elemen Gelar Demo Desak Pemerintah Copot RJ Lino
Untuk memperkuat perekonomian desa, kata Marwan, pihaknya akan memerbaiki pusat-pusat perekonomian desa seperti pasar tradisional.
"Pasar tradisional sebagai sarana sentral perekonomian desa, juga akan kita perbaiki agar gairah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat," ujarnya.
BACA JUGA: Menteri Rini Angkat Bicara soal Perabotan di Rumah Dinasnya
Sebagai informasi, Data Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2015 menyebutkan, 25.506 tenaga kerja telah dirumahkan. Mereka tersebar di beberapa lokasi utama, seperti DKI Jakarta (1.430 orang); Banten (5.424 orang); Jawa Barat (12.000 orang); Jawa Tengah (1.305 orang); Jawa Timur (3.2190 orang); dan Kalimantan Timur (3.128 orang).
Sementara potensi PHK mencapai 6.496 tenaga kerja. PHK terbesar berada di Kalimantan (3.000 orang) disusul Jawa tengah (1.185 orang) dan Banten (1.030 orang).
Beberapa provinsi yang mengalami PHK lainnya adalah Kalimantan Selatan (691 orang); Subang, Jawa Barat (430 orang); dan Pangkep, Sulawesi Selatan (160 orang).(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Dua Korupsi Pemprov Sumut, KPK Periksa Puluhan Orang Termasuk Anggota DPRD
Redaktur : Tim Redaksi