jpnn.com - JAKARTA - KPK ternyata tengah menyelidiki dua dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pekan ini komisi antirasuah akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kedua kasus tersebut.
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan, dugaan pertama yang sedang diusut adalah suap terkait penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut. Sementara kasus kedua adalah dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2014.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Lingkaran Istana Tentang Kasus Bambang Widjojanto
"Penyelidikannya yang di Sumut tidak hanya berkaitan dengan hak interpelasi 2015, tapi juga berkaitan dengan pengadaan APBD 2014. Jadi ada dua hal yang sedang diselidiki," kata Johan di KPK, Jakarta, Selasa (6/10).
Penyelidikan terkait hak interpelasi sudah diungkapkan sebelumnya oleh KPK. Beberapa pekan lalu tim penyelidik KPK memeriksa puluhan orang, termasuk para anggota DPRD Sumut, di Medan terkait perkara tersebut.
BACA JUGA: Darurat Asap, BNPB: Bencana Nasional atau Tidak Sama Saja
Sementara penyelidikan penyelewengan APBD, menurut Johan dilakukan oleh tim yang sama berbarengan dengan pemeriksaan di Medan. "Tim sudah beberapa kali meminta keterangan baik kepada DPRD yg periode sekarang maupun yang sebelumnya termasuk juga kepada Gatot," kata Johan.
Johan enggan membeberkan secara rinci mengenai dugaan penyelewengan APBD Sumut yang tengah diusut pihaknya. Menurutnya hal tersebut akan dilakukan setelah perkara ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
BACA JUGA: Terkait Kasus Innospec, Mantan Petinggi Pertamina Dipanggil KPK
"Minggu ini akan dilakukan eskpose, gelar perkara di KPK untuk melihat apakah hasil permintaan keterangan yang dilakukan itu sudah ditemukan apa yang disebut dengan bukti-bukti permulaan yang cukup," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker Ingin Atase Ketenagakerjaan jadi Marketing di Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi