jpnn.com, JAKARTA - Keseriusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam menuntaskan masalah tenaga non-ASN tahun ini mendapat respons positif dari kalangan honorer.
Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau Eko Wibowo menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Menteri Nadiem.
BACA JUGA: MenPAN-RB & Mendikbudristek Bahas Pengisian Formasi CPNS dan PPPK 2024, Sudah Sepakat
"Kami sangat mendukung Mas Nadiem dalam menyelesaikan masalah honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan (tendik) menjadi ASN PPPK tahun ini, " kata Pak Ekowi, sapaan akrabnya kepada JPNN. com, Rabu (3/4).
Dia menilai, Menteri Nadiem sangat memahami amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN. Terlebar lagi Presiden Jokowi sudah menginstruksikan bahwa untuk menyelesaikan honorer melalui jalur pengangkatan PPPK 2024.
BACA JUGA: Mendikbudristek: Anugerah Kebudayaan Indonesia Bukan Sekadar Penghargaan
Pesan Jokowi ini menurut dia, diterjemahkan Menteri Nadiem dengan baik, meskipun ujung-ujungnya kembali kepada pemerintah daerah.
Ekowi juga kembali menyentil tentang kontrak kerja ASN PPPK. Sebaiknya SK PPPK tidak lagi mencantumkan masa kontrak 1, 2, bahkan 5 tahun.
BACA JUGA: Soroti Kasus Penerimaan Siswa Baru, Komisi X DPR Minta Mendikbudristek Tidak Mengeluh
Dia menegaskan sudah saatnya UU ASN dengan turunannya mengatur SK PPPK sampai usia pensiun, yaitu 60 tahun untuk guru, sedangkan tendik 58 tahun.
Tidak sampai di situ, Ekowi mendesak pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PPPK untuk mengembangkan kariernya.
"Pengembangan karier ASN PPPK harus sama dengan PNS, biar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam bekerja. Di sinilah perlunya merdeka karier bagi ASN PPPK, " ujar guru PPPK ini yang juga ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau.
Mewakili honorer dan ASN PPPK di Riau, Ekowi berharap pemda baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota segera membuka formasi sebanyak-banyaknya sehingga honorer tuntas pada akhir 2024.
Sebelumnya, Menteri Nadiem menyampaikan komitmennya dalam penuntasan masalah honorer yang ditenggat hingga akhir Desember 2024.
Salah satu komitmennya adalah dengan memprioritaskan guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) dalam pengangkatan PPPK 2024.
"Penuntasan honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri yang sudah sangat mendesak menjadi salah satu prioritas kami," kata Menteri Nadiem di Jakarta, Selasa (2/4).
Dia menambahkan dalam 10 tahun terakhir penambahan alokasi formasi sangat terbatas, sedangkan gelombang pensiun tenaga pendidikan (tendik) sangat besar dan kebutuhan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa.
Yang tidak kalah penting adalah pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan Kemendikbudristek, antara lain klinik, poliklinik, rumah sakit pendidikan, dan rumah sakit gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri.
“Kebutuhan memang sudah cukup darurat ya kebutuhan kita untuk formasi dosen. Jadi, ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan juga meningkatkan kualitas kinerja Kemendikbudristek juga," tuturnya.
Dia menambahkan Kemendikbudristek punya keinginan besar menyelesaikan guru honorer yang ada di sekolah negeri dan tendik segera diangkat PPPK. Namun, semuanya tergantung pemda. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad