jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bergerak cepat mengeksekusi realokasi anggaran sebesar Rp 405 miliar untuk mendukung percepatan penanganan virus corona.
Zainuddin mengatakan, refocusing anggaran di lingkungan Kemendikbud tersebut telah disepakati bersama DPR sejak 27 Maret lalu.
BACA JUGA: Mas Nadiem Makarim, Lihat tuh Bu Guru di Fakfak Semangat Terapkan Pembelajaran Daring
"Menteri Nadiem harus bergerak cepat merealisasi hasil refocusing APBN 2020 tersebut dalam penanganan wabah Covid-19, karena eskalasi penyebaran virus ini semakin meningkat," kata Zainuddin dalam siaran persnya, Selasa (7/4).
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kasus positif terjangkit Covid-19 di Indonesia per 6 April 2020 sebanyak 2.491 jiwa, sembuh 192 jiwa, dan meninggal 209 jiwa.
BACA JUGA: Cerdas! Begini Kebijakan Menteri Nadiem untuk Bantu Pasien Covid-19
Menurut Prof Zainuddin, jika pemerintah bisa bergerak cepat, pelaksanaan 150.000 rapid test yang direncanakan di lima Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dengan realokasi anggaran Kemdikbud sebesar Rp 90 miliar, itu diyakini sangat membantu. Apalagi dengan memobilisasi 13 fakultas kedokteran dan 13 RSP.
"Di samping bisa mengejar target Kemdikbud sebanyak 7.600 sampel tes per hari. Tentunya penanganan bisa segera dilakukan terhadap status mereka yang menjalani tes cepat sesuai protokol kesehatan. Dari rapid test ini tentu diperoleh data yang bisa juga digunakan untuk membantu membaca peta persebaran virus corona," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.
BACA JUGA: Menteri Nadiem Beri Pujian Istimewa Kepada Tenaga Medis dan 15 Ribu Relawan Mahasiswa
Dalam pandangannya, sejauh ini pemerintah menangani Covid-19 tanpa peta persebaran yang jelas. Masyarakat hanya diberi data tentang jumlah kasus positif, angka kesembuhan dan meninggal di satu wilayah tertentu. Hal itu menurut Prof Zainuddin tidak bisa menggambarkan pergerakan orang yang berstatus ODP dan PDP.
"Semakin mengkhawatirkan setelah data-data itu pun belakangan diakui oleh BNPB tidak sinkron antara yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dengan yang dilaporkan oleh daerah," ujar legislator asal Jawa Timur ini.
Pihaknya menambahkan, bila kendalanya adalah tidak semua yang terpapar Covid-19 bersedia melapor karena takut mendapat stigma negatif oleh masyarakat, maka gerakan untuk menumbuhkan kesadaran publik juga lebih ditingkatkan dengan melibatkan relawan mahasiswa yang telah diterjunkan.
"Mahasiswa kedokteran yang ditarget Menteri Nadiem hingga 15.000 personel seharusnya juga sudah bisa turun ke lapangan membantu mitigasi, maupun penanganan wabah Covid-19," tandas politikus PAN ini. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam