jpnn.com, JAKARTA - Menristekdikti Mohamad Nasir mempersilakan aparat keamanan masuk kampus jika memang ada tanda-tanda kegiatan yang mengarah pada gangguan keamanan.
“Tidak ada kampus yang akan steril dari pemeriksaan,” tegas Nasir di Jakarta, Senin (4/6).
BACA JUGA: Menteri Nasir Persilakan Aparat Memeriksa Kampus
Nasir mengatakan sama sekali tidak setuju dengan argumen bahwa kampus tidak boleh dimasuki petugas keamanan karena merupakan mimbar akademik. “Di negara mana kampus tidak boleh dimasuki (petugas kemanan,Red) nggak ada aturannya, kalau bikin negara tidak aman ya harus dihabisi,” katanya.
Nasir menyebut, benih-benih pemikiran radikal sudah terjadi sejak dulu era tahun 1983. Saat itu Orde Baru memberlakukan kebijakan Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK) dan Badan Keamanan Kampus (BKK) untuk mesterilkan kampus dari kegiatan politik mahasiswa. “Ya akhirnya di kampus terjadi kekosongan, diisi mereka (pemikiran ekstrim,red),” katanya.
BACA JUGA: Bahas Pengembangan PT, Menristekdikti Gandeng 27 Negara
Risiko paparan radikalisme tersebut, kata Nasir tidak hanya terjadi di kampus. Melainkan juga di sekolah SMA maupun SMP. “Gurunya terpapar, siswanya ikut terpapar. Dosennya terpapar, mahasiswanya terpapar,” jelasnya.
Untuk mengendalikan hal ini, Nasir mengaku pihaknya telah menggencarkan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Semakin digiatkan pascapembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
BACA JUGA: Menteri Nasir: Nasionalisme Harus Menggema di Kampus
Saat ini, kata Nasir pihaknya terus berkolaborasi dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT). Kampus akan dimonitor ketat. Para Dosen wajib menyerahkan nomer telepon pribadinya pada pihak kampus.
Akun-akun medsos milik mahasiswa juga akan dipantau. “Bukan mau mencampuri privasi mereka (mahasiswa,Red) tapi ini masalah gangguan keamanan,” katanya. (tau/jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Nasir Harus Makan Kolak saat Buka Puasa
Redaktur & Reporter : Soetomo