jpnn.com, JAKARTA - Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan tenggat waktu hingga Februari kepada para rektor serta pejabat di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) ke KPK.
Bila sampai Februari tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi ringan berupa teguran hingga berat yaitu pemberhentian.
BACA JUGA: Pejabat di 2 PTN Terkenal Ini Paling Malas Laporkan LHKPN
"Saya targetkan Februari 2019 harus 50 persen PTN sudah masuk LHKPN. Kalau tidak ya dikenakan sanksi. Peringatan satu, dua, tiga. Kalau sudah peringatan tiga saya minta untuk mengundurkan diri saja," kata Menteri Nasir dalam rapat koordinasi mengenai LHKPN di Jakarta, Kamis (13/12).
Dia menyebutkan, tren penyerahan LHKPN penyelenggara negara di lingkungan Kemenristekdikti sudah menunjukkan peningkatan. Data Desember 2018 sudah berada pada angka 24,9% dari sebelumnya 21,09%.
BACA JUGA: 4 Menteri Sepakat Terapkan Pendidikan Antikorupsi
“Tingkat kepatuhan tersebut belum final dan akan bergerak terus setiap bulannya sampai akhir Desember 2018 karena adanya pergantian pejabat, ditargetkan akhir Desember mencapai 30%, Januari 2019 meningkat mencapai 50%, sehingga Februari 2019 sudah selesai, serta tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan laporannya,” tegasnya.
Menteri Nasir menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi, oleh karena itu LHKPN merupakan salah satu indikator penting untuk menilainya. Menteri Nasir mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi dan kepala LLDikti untuk memonitor penyerahan LHKPN penyelenggara negara di institusi masing-masing.
BACA JUGA: Menteri Nasir Targetkan 30 Ponpes Punya Akademi Komunitas
Dia memberi apresiasi kepada unit utama, perguruan tinggi dan LLDikti yang telah menunjukkan tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN yang telah mencapai 100% yaitu Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Samudra, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Balikpapan, dan LLDIKTI Wilayah XIII.
Dia meminta, perguruan tinggi yang masih belum menyerahkan, harus segera diselesaikan laporannya. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala LLDikti harus memerintahkan pejabat dibawahnya juga untuk menyelesaikan laporannya.
"Untuk wajib LHKPN 2017 yang belum melaporkan LHKPN 2017 diharapkan segera melaporkan LHKPN 2017 paling lambat Februari 2019 dan LHKPN Periodik 2018 diharapkan menyampaikan sesuai jadwal pelaporan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019,” tutup Menteri Nasir. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disiplin soal LHKPN, Pemkab Mentawai Raih Penghargaan KPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad