JAKARTA – Pernyataan Jokowi yang akan akan mengutamakan menteri-menterinya dari kalangan professional dan non struktural parpol dinilai hanya untuk mengambil simpati publik belaka. Sebab kenyataannya, ada yang lebih menentukan di atas Jokowi, yakni Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Demikian disampaikan pengamat politik Prof Dr Maswadi Rauf MA menanggapi pernyataan capres terpilih itu. Maswadi menambahkan, Jokowi tak akan sanggup sendirian melawan para politisi dati parpol di koalisinya yang sudah ahli bermanuver.
”Jadi itu hanya wacana saja, sebab saya yakin beliau (Jokowi) tidak bisa rencana itu dijalankan Jokowi. Wacana itu kan hanya untuk menarik simpati publik saja yang sudah muak dengan perilaku elite parpol. Jokowi tak akan sanggup melawan mereka, dan saya rasa ini sikap keliru Jokowi yang tak bisa melihat kenyataan,” terang Maswadi di Jakarta, Kamis (14/8).
Menurut dia, tidak penting apakah menteri-menteri itu berasal dari parpol atau bukan, karena sebenarnya itu semua tergantung kepada kemampuan dan integritasnya para menteri itu masing-masing.
Justru yang dikhawatirkan adalah integritas Jokowi sebagai presiden yang meskipun mempunyai hak prerogratif untuk menentukan menteri-mentrinya, namun apakah Jokowi berani menolak permintaan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Justru saya melihatnya, kalau kebijakan menteri itu nantinya bukan Jokowi yang menentukan, tapi Megawati. Jokowi itu kan bukan siapa-siapa di partainya, meski dia akan jadi presiden sekalipun. Buktinya sampai detik ini, Jokowi belum pernah membantah kalau dirinya bukan lagi hanya petugas partai, meskipun nantinya menjadi presiden,” tutur Maswadi.
Dia menambahkan walau Jokowi terpilih sebagai presiden karena populularitasnya, namun pemegang kendali tetap ada di tangan Megawati. Dengan kondisi itu, maka diyakini Jokowi tak akan pernah bisa menolak perintah Megawati, sehingga akan menerima siapa saja yang diminta Megawati untuk menjadi menteri.
BACA JUGA: Ditertawakan, Saksi Prabowo-Hatta Wiraswasta tapi Aktif di Serikat Pekerja
”Inilah yang justru yang akan merusak sistem dan tatanan,” pungkas guru besar UI ini.
Pernyataan lugas juga disampaikan mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah yang mengatakan koalisi tanpa syarat dan menteri harus melapas jabatan structural di parpol yang sering disampaikan Jokowi hanya omong kosong. ”Koalisi tanpa syarat itu hanya omong kosong. Sekarang ini mereka yang menolak bertujuan menaikkan posisi tawar apakah untuk menteri atau wakil menteri,” ujar Ramdansyah yang juga mantan ketua tim sukses Rhoma Irama ini.
Menurutnya, saat ini setiap parpol pengusung Jokowi-JK sedang mencari posisi teknis di cabinet, sehingga koalisi tanpa syarat yang awalnya diusung oleh Jokowi tak lagi berpengaruh. Setiap dukungan, lanjut dia, tak ada yang gratis.
”Setiap ketua umum partai telah menghabiskan uang untuk kampanye calon yang diusung demi mendapatkan hasil yang diinginkan,” pungkas Ramdansyah. (ind)
BACA JUGA: Rilis Survey Jokowi-JK Raup 57,06 Persen Dinilai Provokatif
BACA JUGA: Sidang di DKPP Penuh Tawa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 18 BUMN Yang Ikut JKN
Redaktur : Tim Redaksi