jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang sedang mempersiapkan penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke-26.
Pertemuan secara daring antara Sekretaris UNFCCC Patricia Espinosa dengan delegasi Indonesia yang terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta 4 wakil menteri dari KLHK, Kemlu, Kementerian BUMN dan Kemenkeu itu berlangsung sangat produktif, pada Jumat (10/9).
BACA JUGA: 5 Sub-tema Diusung di INAFOR 2021, Simak Harapan Menteri Siti Nurbaya
Pertemuan ini membahas tentang penyelenggaraan COP 26 di Glasgow, Inggris, pada 31 Oktober–12 November nanti menyangkut penjelasan tentang skenario, issue utama dan crucial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia.
Selain itu juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas kementerian yang cukup solid di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda GREEN dalam membangun Indonesia.
BACA JUGA: Menteri Siti: Post 2020 GBF Jadi Standar Keberlangsungan Hidup
Dalam kesempatan itu, Sekretaris UNFCCC Patricia Espinosa didampingi para direktur dan adviser senior UNFCCC.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan, secara umum terdapat ekspektasi Indonesia terhadap penyelenggaran COP 26 di Glasgow, Inggris.
BACA JUGA: Menteri Siti Ungkap Strategi Indonesia Mencapai NDC
"Indonesia sangat berharap terselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris," ujar Menteri Siti.
Indonesia juga memiliki harapan mengenai substansi negosiasi, karena Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi, seperti kerangka waktu umum untuk Nationally Determined Contributions (NDC), transparansi atau masalah metodologi berdasarkan Perjanjian Paris, kerugian dan kerusakan, tujuan global untuk adaptasi, dan aspek pendanaan.
Indonesia terus mendukung semangat menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, serta implementasi menuju net-zero emisi atau nol emisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab umum yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (CBDR-RC).
Menteri Siti juga menegaskan dan memberikan elaborasi berkenaan target NDC Indonesia yang cukup ambisius dibuktikan dengan kerja lapangan sebagai implementasi.
Dia menekankan tentang penyebutan target penurunan emisi 29 persen hingga 41 persen yang harus dibaca secara berbeda, meskipun masih dalam notasi angka target yang sama.
Rumusan itu mengandung arti political will yang ingin ditegaskan olehnya.
Menurut Menteri Siti, data Update NDC (UNDC) untuk penurunan emisi harus dibaca dengan target 41 persen dalam kerja keras implementasi, perkuat upaya adaptasi sekuat mitigasi dan perluas obyek baru dengan sasaran obyek ke marine ecosystem, terutama mangrove dan terumbu karang.
Selanjutnya dukungan blue carbon serta dukungan kerjasama, finansial dan teknologi termasuk dengan dunia usaha.
"Penurunan emisi terbesar ditargetkan dari sektor kehutanan dan land use, serta sektor energi," tegasnya.
Pada sektor hutan dan land use, ditegaskan Menteri Siti, tentang Agenda khusus FoLU Netsink 2030 atas pertimbangan dan perumusan teknis yang rinci dan matang.
Pertimbangan kunci agenda netral karbon sektor hutan dimaksud setelah pengalaman nyata Indonesia berdasarkan pada scientific sense dan pengalaman atau bukti lapangan.
Telah terjadi penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78 persen sebagai angka deforestation rate terendah sejak 1990, yaitu sebesar 115 ribu ha.
Sebelumnya 2018-2019 seluas 460 ribu ha, 2014-2015 seluas 1,09 juta ha, dan 1996-2000 seluas 3,51 juta ha.
"Sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 juta ha untuk tidak diberikan lagi izin baru," tegasnya.
Penetapan areal bernilai konservasi atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta ha di areal konsesi HPH dan HTI serta sekitar 1,34 juta ha HCVF di areal perkebunan sawit.
Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam pada tahun lalu, yaitu 82 persen dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93 persen.
Demikian pula rehabilitasi gambut seluas 3,74 juta ha melalui kegiatan re-wetting gambut, menjaga agar gambut tetap basah, dengan infrastruktur sekat kanal, sumur bor, dan dengan pengendalian rencana kerja dan pemantauan tinggi muka air gambut dan ketaatan konsesi dan pembinaan pengelolaan gambut pada 600 ribu ha areal masyarakat.
Begitu pula telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari 1,53 juta ha dan rehabilitasi mangrove 18 ribu ha tahun 2020 dan 2021 mencakup areal 40 hingga 83 ribu ha, serta hingga 2024 diproyeksikan akan ditanam hingga 600 ribu ha.
Akses perhutanan sosial seluas 4,72 juta ha untuk dikelola oleh masyarakat telah mencakup 7.212 kelompok dan 1,03 juta Kepala Keluarga.
Tentu saja langkah penegakan hukum dengan operasi 1.658 kali untuk pengamanan hutan sekitar 25 juta ha, pengawasan 1.174 kali di areal konsesi dan penerapan sebanyak 1882 sanksi administratif kepada perusahaan, serta 29 gugatan perdata ke pengadilan.
Menteri Siti menegaskan, praktek itu sudah berjalan dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini, dan saatnya kini memantapkan kebijakan dan implementasi tersebut dalam standar operasional prosedur atau SOP yang bisa dituangkan dalam pedoman kerja ke depan berupa manual, tutorial dan lan-lain.
“Indonesia berpandangan bahwa komitmen untuk meningkatkan ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekedar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh,” tegasnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyatakan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor energi.
Dia dan jajarannya telah menyusun peta jalan (road map) transisi energi menuju netral karbon di sektor energi.
Arifin Tasrif menegaskan, untuk peta jalan atau road map pengurangan batubara secara rinci dari waktu ke waktu yang cukup detil dan menunjukkan tentang implementasi yang disiapkan.
Tentang target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan seterusnya pada periode 2026-2030 akan menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik, juga alat transportasi serta peralatan rumah tangga.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury menambahkan, tentang langkah-langkah dalam road map implementasi dekarbonisasi dalam lingkup BUMN, seperti Pertamina, PLN, Antam, PTBA, Pehutani, PTP dan lain-lain dengan konsep energi terbarukan, pola co-firing, biomassa, geothermal, gas dan lain-lain.
Pahala mengungkapkan jika para BUMN telah diinstruksikan agar mendukung pengurangan emisi melalui agenda inisiatif BUMN untuk dekarbonisasi secara sistematis.
Senada dengan itu, Wamenkeu Suahazil menyatakan jika komitmen Indonesia dalam penurunan emisi karbon sebagian telah dilaksanakan.
Dijelaskan pula tentang inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemenkeu tentang green sukuk dan persiapan-persiapan untuk insentif dan disinsentif karbon.
Wamenkeu Suahazil menegaskan, tentang pentingnya dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari dunia Internasional agar Indonesia dapat mencapai ambisi penurunan emisi karbon lebih tinggi, yaitu 41 persen sangat diharapkan untuk terealisasi.
BUMN mendukung penuh upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia.
Selanjutnya Wamenlu Mahendra juga menyampaikan, jika Indonesia sudah menunjukan kepemimpinannya dengan contoh-contoh nyata (lead by example) dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.
Satu yang jadi penekanannya adalah sektor kehutanan dan perubahan lahan/Forestry dan Land Use Sector (FOLU) di Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yaitu sekitar 60 persen telah jauh berkurang emisinya, dan ditargetkan akan mencapai net sink pada 2030.
Wamenlu Mahendra pun membandingkan soal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2020-2021 yang jauh berkurang kejadiannya, sementara di benua lain, seperti Eropa, Australia, bahkan Amerika di saat yang sama kejadian kebakaran hutan terjadi berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia.
Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa menyatakan, langkah-langkah Indonesia sangat impressif dan dia menyatakan sangat mengapresiasi.
Patricia Espinosa mengatakan, jika capaian-capaian yang telah Indonesia kerjakan dalam penanggulangan perubahan iklim patut menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia.
Dia meyakini dan mengetahui jika pemerintah Indonesia sangat serius dalam isu penanggulangan perubahan iklim, karena pencapaian yang dilakukan Indonesia tidaklah mudah, diperlukan kerja sama teknis yang baik lintas sektor dan juga dukungan politik yang kuat pada setiap penerbitan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim.
Secara khusus dia menyatakan kesan yang baik berkenaan dengan langkah lintas kementerian yang diyakininya tidak mudah dan itu berlangsung baik di Indonesia, dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, dan sangat patut menjadi contoh. (mar1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Siti Nurbaya Beri Pengarahan Kepada Calon Delegasi RI
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi