jpnn.com, NORWEGIA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir dalam acara jamuan makan pimpinan delegasi Konferensi Keanekaragaman Hayati ke-9 di Trondheim, Norwegia, Rabu (3/7).
Kegiatan itu diikuti sejumlah perwakilan delegasi dan diawali sambutan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen.
BACA JUGA: Menteri Siti Usul Tingkatkan Peran Bisnis untuk Pendanaan Biodiversity
BACA JUGA : Respons Nasdem Terhadap Pernyataan Pak JK Tentang Pembagian Kursi Menteri
BACA JUGA: Intervensi Regulasi dan Penegakan Hukum Kunci Turunkan Deforestasi Indonesia
Jamuan dilaksanakan dengan meja bundar dan masing-masing meja ditempati oleh delegasi negara yang berbeda untuk dapat melaksanakan diskusi terkait tema pengurangan deforestasi.
"Negara-negara yang memiliki sumber daya hutan harus menghentikan deforestasi secara penuh pada tahun 2020 dan memikirkan kembali kegiatan pertanian yang lebih kepada pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan menghentikan timbulan limbah (stop food waste)," ujar Menteri Ola.
BACA JUGA: Dua Karya KLHK Diuji Menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Menteri LHK Siti Nurbaya pada kesempatannya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ola yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyampaikan hal-hal penting kepada para delegasi.
BACA JUGA : Beredar Surat Minta Jokowi Angkat Adian Napitupulu jadi Menteri
Salah satunya terkait perhatian komunitas internasional terhadap Indonesia yang mengembangkan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit dengan mengkonversi kawasan hutan alam.
“Sejak 2011, Indonesia telah melakukan moratorium perizinan baru untuk mengelola hutan alam primer dan lahan gambut yang kemudian diperketat setelah 2015. Selanjutnya juga telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit,” papar Menteri Siti.
Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan, pada 2014 rata-rata deforestasi Indonesia sebesar 1,09 juta hektar, pada periode 2015-2016 seluas 0,63 juta hektar, dan turun menjadi 0,48 juta hektar pada periode 2016-2017.
Selanjutnya berdasarkan pemantauan oleh Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Universitas Maryland, laju deforestasi hutan primer Indonesia telah menurun 40 persen di bawah rata-rata kehilangan tutupan hutan periode 2002-2016.
“Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum dan hal ini menjadi kunci utama dalam upaya penurunan deforestasi Indonesia termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut,” tegas Menteri Siti.
BACA JUGA : Nasdem: Apakah Prabowo Mau Mencabut Pernyataannya?
“Untuk memperkuat hal itu, Indonesia akan menekankan moratorium sebagai permanen, artinya tidak akan ada lagi izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut,” imbuh Menteri Siti.
Upaya tersebut diikuti dengan moratorium izin baru untuk kelapa sawit, mengevaluasi izin-izin yang sudah ada, didukung dengan kebijakan menjaga HCFV serta peningkatan produktivitas kebun sawit sesuai dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Implementasi Perhutanan Sosial juga menjadi cara Indonesia menurunkan deforestasi sekaligus menjamin produktivitas areal hutan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Implementasi Perhutanan Sosial dengan mengalokasikan hutan dengan tutupan rendah agar digarap bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak hutan. Ini yang menjamin produktivitas areal kawasan hutan,” pungkas Menteri Siti. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Siti Sampaikan Keberhasilan Indonesia dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati di Norwegia
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan