jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui memang ada oknumnya di lapangan yang menerima pungutan dana dari PT Pusaka Benjina Resources di Kepulauan, Aru, Maluku.
Namun, ia menduga dana itu diterima sebagai uang operasional karena perusahaan tersebut membutuhkan bantuan pengawasan dan fasilitas bantuan untuk ekspor. Bukan hanya oknum dari kementerian yang mendapatkan dana operasional itu. Tetapi juga pegawai bea cukai dan personel kepolisian.
BACA JUGA: Ratusan Warganya Gabung ISIS, Denmark Curhat ke NU
“Saya dengar memang ada uang bulanan dari perusahaan kepada oknum-oknum ini di lapangan. Tapi ini mau tidak mau karena mereka meminta pegawai kami untuk ada di sana sebagai legalitas operasi mereka. Memang ini tidak bisa dibiarkan, tetapi tidak bisa juga kita membiarkan dengan mereka menggaji orang-orang instansi atau membayar pungutan terus mereka sah melakukan illegal fishing dan perbudakan, kan tidak bisa. Itu tetep kita mesti tindak,” tegas Susi di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).
Berdasarkan data yang diperoleh para pegawai negeri di kepulauan tersebut mendapat dana Rp 37 juta dari Benjina. Kebanyakan yang menerima adalah pegawai bagian pengawasan.
BACA JUGA: Serem...77 Makam di Benjina Masih Misterius
Susi sendiri tidak merinci tindakan tegas yang dilakukan kementerian atas hal tersebut. Hanya saja, ia mengaku kementerian sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki beragam pelanggaran hukum yang dilakukan Benjina tersebut. Dia menegaskan, pemerintah serius menyelesaikan kasus Benjina ini karena sudah menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.
“Kalau tidak serius di masalah Benjina ini, produk Indonesia bisa diboikot dan Indonesia akan kelihatan tidak serius dalam menangani illegal fishing. Itu juga yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi,” tandas Susi.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Usut Perbudakan Benjina
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum SDA Makin Yakin Menang dari KPK
Redaktur : Tim Redaksi