jpnn.com - PANGKALPINANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar selektif, hati-hati dan bersifat strategis dalam mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap nelayan penangkap ikan di perairan laut Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Irman Gusman menjawab pertanyaan wartawan usai Dialog Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) bersama Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Kota Pangkalpinang, Babel, Jumat (6/3).
BACA JUGA: Wow...Menteri Jonan Tolak Pejabat Mengantarnya ke Hotel
Saat ini menurut Irman, berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dipersepsi publik sebagai tindakan pemberani, tapi lemah dari sisi substansi. "Kesannya, kebijakan Menteri Susi cenderung mengejar popularitas. Setiap ada kebijakan baru, publik selalu menilainya sebagai keberanian tapi sulit diukur untuk jangka panjang," ujar Irman.
Sebagai top organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar Irman, Menteri Susi tidak terlibat dengan kebijakan jangka pendek karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah kelautan dan perikanan yang selama ini terjadi.
BACA JUGA: Norwegia Protes, JK Salahkan Pemerintahan SBY
"Baru tiga bulan jadi menteri, banyak daerah telah mengajukan komplain ke DPD RI untuk disampaikan kepada Menteri Susi. Komplain itu datang dari berbagai kalangan yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan," ujar senator dari Sumatera Barat itu.
Diingatkan Irman, aksi demo ribuan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa yang juga berimbas kepada aktivitas masyarakat luas hendaknya bisa diambil hikmahnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
BACA JUGA: Menteri Khofifah Prihatin Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah
Dia jelaskan, kebijakan yang tidak terukur untuk jangka panjang apalagi ditujukan untuk mengejar popularitas relatif lebih berbahaya dibanding tindak pidana korupsi.
"Kalau tindak pidana korupsi bisa diukur jumlah kerugian negara. Tapi kalau sebuah kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan popularitas, maka terbuka peluang untuk korupsi. Kalau itu terkadi, maka negara dan masyarakat akan mengalami kerugian terus-menerus sampai sebuah kebijakan tersebut dicabut," tegasnya.
Selain itu, Irman juga menduga berbagai kebijakan Menteri Susi terkesan menjadi alat oleh Menteri Susi untuk menjaga posisinya sebagai media darling.
"Kita lihat misalnya, Menteri Susi begitu bangga dengan menenggelamkan puluhan kapal penangkap ikan milik Australia. Tapi kita tidak pernah merasa terenyuh kalau Australia ternyata sudah menenggelamkan ribuan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia," ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Lamban, Norwegia Pertanyakan Kerjasama USD 1 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi