jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ogah mengurusi kerjaan di luar kementerian yang ia pimpin. Hal itu ia katakan saat mendapat pertanyaan terkait hasil penelusuran tim satuan tugas (Satgas) illegal fishing KKP, terkait status masa izin bekerja awak buah kapal (ABK) asal Myanmar di Benjina Kepulauan Aru, Maluku.
Praktik perbudakan tersebut, merembet kepada sejumlah temuan lain. Seperti izin dari imigrasi yang dikantongi ABK yang ternyata bukan warga asal Thailand, tapi Myanmar. Termasuk batas waktu izin kerja yang dikantongi para ABK Myanmar di Benjina.
BACA JUGA: Mendadak Mengeksekusi Mati WNI, Pemerintah Layangkan Protes ke Saudi
Menanggapi adanya pertanyaan itu, Susi meminta agar ditanyakan langsung kepada kementerian yang terkait. Bos maskapai Susi Air ini tak mau mengomentari terlalu jauh di luar kerjaannya.
"Tanya langsung ke kemenlu atau Kementerian Tenaga Kerja saja, saya nggak update soal itu, yang bukan kerjaan saya. Nanti dikira ikut campur," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (14/4).
BACA JUGA: Tragis... 14 Tahun Menanti, WNI Bangkalan Dieksekusi Mati di Saudi
Menurutnya, menuntaskan kasus praktik perbudakan di Benjina sudah amat menyita waktunya belakangan ini, terlebih hal tersebut sudah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan Susi harus rela mengadaikan waktu istirahatnya. "Kerjaan KKP saja sudah seabrek-abrek, tidur aja susah," keluhnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Bau Apa yang Ingin Ditutupi di DPR dengan Pewangi Rp 2,3 M?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Ketua KPK Ini Berharap Tak Ada Lagi OTT, Kenapa yaa?
Redaktur : Tim Redaksi