jpnn.com - JAKARTA - Selama jadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dinilai hanya unggul di atas kertas. Bahkan, Susi hanya menang di tingkat popularitas.
"Kami melihat Susi hanya bisa menang dalam sajian survey bukan menang dalam kinerja," kata Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/12).
Bahkan bekas anggota Komisi III DPR RI ini minta Menteri Susi berani membeber apa saja yang telah terjadi setelah diterapkan kebijakan larangan menangkap ikan skala industri di zona laut 0 hingga 4 mil dari bibir pantai.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Tolong Usir Perusahaan Hong Kong dari Tanjung Priok
Menurut Junisab, regulasi itu dikeluarkan untuk menjaga kelestarian biota laut, menghidupkan wisata bahari, serta memberikan keadilan bagi masyarakat lokal. "Apa benar seperti yang disampaikannya itu yang terwujud? Atau malah sekarang sudah kontra produktif terhadap aturan itu?," ujarnya.
Junisab mengingatkan sudah saatnya Menteri Susi menganalisis kembali kebijakan tersebut. "Jangan dibiasakan hanya melahirkan kebijakan tanpa melakukan penilaian terhadap kebijakan itu sendiri," sarannya.
Hasil analisi IAW, sejumlah kebijakan Menteri Susi menunjukkan hal negatif, seperti turunnya penerimaan negara baik tingkat Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah sampai 25 persen dari yang sebelumnya.
Kedua lanjutnya, industri perikanan yang bersumber pada bahan baku ikan akhirnya banyak yang menutup usaha karena mengalami kekurangan bahan baku. Ketiga, harga ikan di pasar perkotaan akhirnya menjadi lebih tinggi disbanding sebelum Susi jadi menteri.
"Ini sangat kontras dibanding dengan semakin meroketnya nama Susi karena opini sehingga itu mengelabui mata orang-orang di kota-kota besar," tegasnya.
Kalau menenggelamkan kapal lanjut Junisab, hanya Susi pribadi yang menjadi populer, padahal masih ada beberapa cara yang bisa ditempuhnya dari pada sekedar menghancurkan kapal tersebut.
"Idealnya dia menyita kapal-kapal itu dan memprosesnya secara hukum untuk kemudian dilelang oleh negara. Sehingga negara mendapat pemasukan uang. Sekarang, jangankan uang, popularitas negara juga tidak naik seperti popularitas Susi," ungkap dia.
Junisab menyarankan, sebaiknya Susi memaparkan secara terbuka apa-apa yang sudah dicapainya dengan menggunakan regulasi yang dilahirkannya selama ini.
"Tanpa itu, bagi masyarakat dalam lingkup kelautan dan perikanan Susi hanya menjadi menteri yang populer untuk dirinya sendiri, bukan untuk mereka apalagi untuk negara," pungkas Junisab Akbar.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Periksa Anak Buah Hary Tanoe
BACA JUGA: Putra Amien Rais pun Dukung Novanto Dicopot
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keterangan Luhut Bikin Kabur
Redaktur : Tim Redaksi