jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan sebanyak 1.928 kapal nelayan Vietnam tidak boleh berada di perairan Indonesia pada tanggal 25 Desember 2014. Larangan ini menyusul maraknya pencurian ikan yang merugikan nelayan Indonesia.
"Tanggal 25 berarti untuk yang Vietnam sudah selesai, tidak boleh ada di wilayah perairan kita," kata Susi saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (24/12).
BACA JUGA: Penghapusan Premium Bisa Hancurkan Bisnis Pertamina
Susi menjelaskan ribuan kapal itu masih berada di wilayah Laut Natuna karena terjebak dengan badai Hagupit. Kapal nelayan asal Vietnam yang berawak 13.399 orang masuk ke wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Kebijakan itu diberikan atas dasar kemanusian dan menolong nelayan dari ancaman badai dan ombak besar di lautan.
Hal ini dilakukan Susi setelah menerima surat permintaan langsung dari Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau, Vietnam, dengan alasan perlindungan terhadap nelayan mereka dari serangan badai Hagupit.
BACA JUGA: Abraham Samad Sebut Menteri Susi tak Didukung Berantas Pencurian Ikan
Jika batas waktunya sudah habis dan tak ada badai Hagupit lagi, maka mereka harus segera pergi dari Natuna. Selain itu, mereka juga tak boleh menyalahgunaan izin berlindung di wilayah hukum Indonesia itu.
Kemudian di dalam SOP (Standard Operating Procedure) yang dikeluarkan, pergerakan ribuan kapal Vietnam akan diawasi langsung oleh kapal perang TNI AL dan pesawat udara milik TNI AU. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik pencurian ikan.
BACA JUGA: Polri Ogah Ikut-ikutan Bentuk Satgasus Berantas Korupsi
Soal kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia, Susi menyatakan kementeriannya akan melaporkannya secara berkala. Laporan itu, kata dia, akan disampaikan tiap minggu.
"Kita akan buat upadate informasi mengenai situasi kapal yang melakukan penangkapan di wilayah kita," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Djan Faridz Apresiasi Din Jadi Mediator Islah PPP
Redaktur : Tim Redaksi