jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap penyebab terjadinya praktik kasus korupsi.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, para kepala daerah, dan Ketua DPRD se-Indonesia, Senin (24/1).
BACA JUGA: Diapresiasi Tito Karnavian, Sebegini Capaian Realisasi APBD Provinsi Riau
Menurut Tito, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan menjadi salah satu celah terjadinya korupsi.
Tito menilai penerapan administrasi pemerintahan yang bisa membuka peluang tindakan korupsi ialah sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang rumit, dan regulasi yang panjang.
BACA JUGA: Usut Korupsi Dana PEN, KPK Garap Anak Buah Tito Karnavian
Mantan Kapolri itu menilai penerapatan sistem administrasi seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional.
Oleh karena itu, lanjut Tito, layanan digitalisasi di berbagai bidang mulai dari perencanaan hingga eksekusi perlu dilakukan.
BACA JUGA: Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia Naik Penyidikan, Jaksa Agung: Kami Akan Tuntaskan
"Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya. Oleh karena itu, perbaikan sistem perlu kami lakukan," kata Tito.
Penyebab tindak pidana korupsi lainnya ialah kurangnya integritas individu yang didorong oleh kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.
Dengan begitu, Tito menilai kesejahteraan bagi penyelenggara negara perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Yang hampir pasti, kalau semua kurang, ya, dia berusaha untuk mencari dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi," ujar Tito.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu juga menyebut budaya sebagai salah satu faktor tindak pidana korupsi.
"Budaya-budaya (korupsi) ini harus dipotong, dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset, frekuensi yang sama," tutur Tito Karnavian.
Dia berharap tindak pidana korupsi bisa ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebab, pemerintahan yang bersih bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan ASN.
Tito mengatakan upaya pemberantasan korupsi memerlukan kekompakan dari struktur paling atas hingga jajaran di bawah.(mcr9/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Dea Hardianingsih