jpnn.com - PALEMBANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan keras menyikapi permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.
Tjahjo memahami, masalah asap di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Timur, tidak semata-mata kesalahan pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga asap menyeberang ke Malaysia dan Singapura.
BACA JUGA: Alokasi Subsidi Ternyata belum Berfungsi Maksimal, Ini Penyebabnya
Menurut dia, faktor alam maupun angin juga membawa asap itu ke daerah-daerah lain, termasuk negara sahabat Malaysia dan Singapura.
“Kami hanya ingatkan kepada pemerintah Singapura dan Malaysia, sebagai negara bersahabat dalam konteks ASEAN, kalau mau bantu harus ikhlas. Jangan caki maki negara dan masyarakat,” kata Tjahjo saat menjadi Pembina Upacara Jambore Nasional Satpol PP II 2015 se-Indonesia di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumsel, Jumat (9/10).
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Teken Revisi RUU KPK, tapi Tak Tahu Isinya
Dia menegaskan, tidak ada keinginan pemerintah maupun masyarakat yang sengaja tiupkan asap itu sampai ke Malaysia dan Singapura.
“Katanya negara bersahabat, bantulah dengan ikhlas tanpa menggugat dan memaki-maki NKRI,” tegas mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
BACA JUGA: Loh, Jokowi lagi Puasa Kamis tapi Mampir ke Sate Mak Syukur
“Kami juga berterima kasih karena sudah ada respon pemerintah Malaysia dan Singapura yang ingin membantu," kata Tjahjo.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo juga sudah menggerakan seluruh elemen masyarakat, Polri, TNI, Satpol PP dan lainnya untuk bersama-sama memadamkan api. Kemudian, melakukan deteksi dini di mana area yang rawan terbakar.
Dia menegaskan, kebakaran kebun n hutan tidak semata-mata terbakar karena faktor alam.
“Ada kelompok yg membakar,” tegasnya. Karenanya, Tjahjo meminta, kepada gubernur, wali kota, bupati berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini.
“Kalau ada perusahaan perkebunan menyuruh masyarakat membakar, tindak tegas. Blacklist, tutup perusahaannya bila perlu,” kata Tjahjo yang pernah puluhan tahun menjadi anggota DPR ini.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KENYATAAN!!! Kejaksaan dan Polri Dianggap Lebih KKN dibanding KPK
Redaktur : Tim Redaksi