jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan memangkas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, sepanjang memenuhi skala prioritas dan berpihak pada pembangunan DKI Jakarta.
“Kemendagri hanya melihat yang penting skala prioritas itu jangan sampai terpotong atau dikurangi. Dalam arti memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan, didukung program skala prioritas DKI. Termasuk memasukan janji politik kepala daerah terpilih,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (5/12).
BACA JUGA: Tok Tok Tok, DPRD DKI Setujui Ranperda APBD Rp 77,1 Triliun
Secara spesifik Tjahjo mengungkapkan, Pemprov DKI harus memerhatikan anggaran untuk lima program skala prioritas harus benar-benar tercukupi. Yaitu untuk kesehatan, pendidikan, anggaran mengatasi kemacetan dan banjir.
“Kemudian memberikan tempat fasilitas umum yang lebih layak. Nah, sepanjang hal-hal tersebut tercukupi, Kemendagri akan setuju,” ucapnya.
BACA JUGA: RAPBD Rp 77,11 T Dapat Lampu Hijau, Anies Puji Ketua DPRD
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah pusat berkepentingan memastikan RAPBD DKI 2018 benar-benar memerhatikan lima program prioritas tersebut. Karena berkaitan langsung dengan masyrakat Jakarta.
“Lima hal yang menjadi skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Jakarta jangan sampai terpotong. Soal yang lain itu menyesuaikan. Misalnya apa yang menjadi aspirasi Pak Anies (Anies Baswedan) Pak Sandi (Sandiaga Uno) dan aspirasi DPRD, dibahas bersama. Tapi sampai sekarang kami belum menerima hasil keputusan antara Pemprov dengan DPRD DKI (untuk dievaluasi,red),” pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Politikus PDIP Kritisi Dana Hibah untuk Tiga Lembaga Ini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Gampang Kelola APBD DKI Rp 76 Triliun
Redaktur & Reporter : Ken Girsang