jpnn.com, TANGERANG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku tidak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat tentang kesulitan dalam hal pelayanan di setiap unit kerja di kementerian yang dipimpinnya. Bahkan, Yasonna secara tegas mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik pungli dan korupsi di seluruh unit kerja Kemenkumham.
“Jujur saya katakan, saya masih mendengar orang mengeluh kesulitan mengurus hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Mari layani mereka dengan baik,” imbau Yasonna kepada jajarannya saat memberikan sambutan pada kegiatan pertama pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengendalian Pungli (UPP) Kemenkumham di Hotel Novotel Tangerang, Minggu (17/9).
BACA JUGA: Itjen Kemenkumham Seriusi Kasus Kecurangan Seleksi CPNS
Menkumham melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sering kali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas segala tindakan pungli. Karena itu, sambung Yasonna, ketegasan Presiden Jokowi seharusnya diikuti oleh semua jajaran pemerintahan termasuk Kemenkumham.
Apalagi, belakangan ini beberapa pejabat negara terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum karena melakukan pungli ataupun menerima suap. "Kalau pungli dibiarkan, kita akan terjebak kepada jurang kehancuran. Semua ada di pundak kita,” tuturnya Yasonna.
BACA JUGA: Ini Pesan Menteri Yasonna untuk Memajukan Nias
Maka untuk memerangi tindakan pungli tersebut, Yasonna telah membentuk tim UPP yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud. Adapun tujuan Rapat Koordinasi UPP adalah memetakan titik rawan pungli yang terjadi di Kemenkumham.
BACA JUGA: Menkumham Pastikan Seleksi CPNS Kanwil Sumut Berjalan Baik
Bahkan, tim UPP Kemenkumham juga ditugasi memantau pelaksanakan perekrutan CPNS Kemenkumham 2017. "Berikan layanan terbaik pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun ini. Waspadai terhadap adanya ulah para calo tidak bertanggung jawab,” ujar Yasonna berpesan.
Sedangkan Staf Ahli Menkumham bidang Penguatan Reformasi Birokrasi F Haru Tamtomo mengatakan, seluruh jajaran unit kerja Kemenkumham bertekad mewujudkan instansi yang bersih dan terbebas dari segala macam bentuk pungli. “Mari sama-sama kita wujudkan pelayanan masyarakat yang bersih dan terbebas dari segala bentuk pungli,” ucapnya tegas.
Haru menambahkan, Rakor UPP itu juga untuk penguatan peran Tim Saber Pungli Kemenkumham. Kegiatan itu mempunyai misi mengawal proses penerimaan CPNS yang bersih dari pungli dan KKN.
“Kita kawal dan layani proses penerimaan CPNS Kemenkumham ini hingga selesai. Dan kita yakini semua proses penerimaan tidak ada pungli yang terjadi," tutur Haru.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Peserta Seleksi CPNS Harus Cermati Passing Grade TKD
Redaktur & Reporter : Antoni