jpnn.com, JAKARTA - Kasus panganiayaan terhadap seorang bayi (15 bulan) bernama Calista oleh ibu kandungnya di Karawang, mengundang pilu dan miris berbagai pihak.
Bukannya mendapat pengasuhan yang baik dan kasih sayang, bayi tersebut justru berulang kali mendapat kekerasan fisik dari ibunya.
BACA JUGA: Laporan KPAI, Kasus Pelecehan Terbanyak
Puncaknya, bayi Calista harus meregang nyawa setelah koma 11 hari akibat benturan keras di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan.
“Saya sedih sekaligus menyayangkan kejadian tersebut. Seorang ibu yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anaknya, justru melakukan kekerasan yang berujung kematian. Himpitan ekonomi mestinya tidak menjadi penyebab orangtua bebas dan tega melakukan kekerasan pada anak. Jangan lampiaskan frustasi kita pada anak-anak,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise, Selasa (27/3).
BACA JUGA: Menteri Yohana: Saatnya Suara Perempuan Didengar
Menteri Yohana juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut, serta P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang yang telah melakukan upaya pendampingan bagi pelaku.
Menurut Yohana, penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku.
BACA JUGA: Menteri Yohana Dorong Pemda Ikut Lindungi Perempuan dan Anak
Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga penting dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Penguatan keluarga melalui pembentukan Pusat Konsultasi Bagi Keluarga dirasa sangat penting dilakukan pada situasi saat ini, di mana orang mudah tersulut emosi dan depresi sehingga melampiaskan ke orang terdekat temasuk anak.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah membentuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di berbagai daerah, saya berharap pemerintah daerah mendukung langkah ini sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tambahnya.
Selain itu menurut Yohana, masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam mencegah kekerasan pada anak.
Masyarakat harus peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya.
Untuk itu, perlu ditingkatkan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa/kelurahan sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Melindungi masa depan anak merupakan kewajiban semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat. Diperlukan kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan,” jelas Menteri Yohana. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Maroko, Yohana Serukan Pemberantasan Kekerasan pada Anak
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad