jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tidak tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Tetapi akuntabilitas kinerja merupakan dorongan kepada seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dalam tiga tahun ke depan.
BACA JUGA: Argumen Hakim Parlas Nababan Dikritik Yang Mulia MKD
"KemenPAN-RB tidak memiliki pretensi apapun terhadap isu reshuffle. Apa yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy saat konferensi pers di Jakarta, Senin (4/1).
Yuddy menambahkan, reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak prerogative Presiden. "Bisa saja, menteri dengan kinerja terbaik, atau mungkin bisa saja menteri dengan kinerja terburuk tetapi memiliki keinginan dan effort untuk memperbaiki, dipertahankan," tuturnya.
BACA JUGA: Saksikan Sidang SDA, Djan Faridz : Support Beliau Wajib Hukumnya
Menurutnya, penilaian laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan bersifat sangat akademis, komprehensif, dan berlandaskan konstitusi serta bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap instansi untuk menjadi lebih baik.
"Dengan adanya penilaian seperti ini, seharusnya mendorong untuk lebih baik lagi. Jadi sistemnya harus baik," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Dirdik Seskoal: Apresiasi Dukungan Fasilitas Dinas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kornas Jokowi: Tahun Baru, Menteri Baru dan Harapan Baru
Redaktur : Tim Redaksi