Menteri Yuddy Terkejut saat Sidak ke Instansi Ini

Selasa, 12 Juli 2016 – 20:01 WIB
PNS halal bihalal di hari pertama masuk kerja pascalibur dan cuti bersama lebaran 2016. Foto: Jawa Pos Group/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Hari kedua masuk kerja pascacuti bersama dan libur Idul Fitri 1437 H, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melanjutkan inspeksinya ke sejumlah instansi pemerintah dan unit pelayanan publik di Jakarta. 

Tidak sebanyak hari pertama, kali ini hanya empat instansi  yang dikunjungi, yakni Badan POM, Kecamatan Johar Baru, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

BACA JUGA: Besok, Jokowi Lantik Tito jadi Kapolri

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi instansi pertama yang dikunjungi Menteri Yuddy, didampingi Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dan Staf Khusus bidang Komunikasi, Sosial,  dan Politik Fariza Y. Irawady.  Instansi ini juga dikunjungi Yuddy  pascalebaran tahun lalu.

Plt. Kepala BPOM RI Bahdar Johan H. mengatakan jumlah pegawai di instansi yang dipimpinnya sebanyak  1.189 orang PNS. Hari pertama masuk kerja, Senin (11/7) tercatat sebanyak 1.057 pegawai hadir.  

BACA JUGA: Halal Bihalal Kemdikbud, Merasa Merinding

“Tahun lalu 80 orang lebih yang ambil cuti. Karena ada imbauan dari Bapak MenPAN-RB, tahun ini hanya 52 orang yang cuti,” ujarnya, Selasa (12/7).

Bahdar menambahkan, sebagian besar pegawai yang cuti tidak berada pada bagianfront office atau yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan publik pada hari itu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

BACA JUGA: Tak Ingin Kasusnya Melebar, Akhirnya Rohadi Mengaku Terima Suap

Menteri Yuddy mengatakan jika banyak aparatur negara yang mengambil cuti pascalebaran dikhawatirkan akan berdampak pada ketidakefektifan pelayanan public

Cuti bersama dan libur lebaran tahun ini, menurut Yuddy  dirasa sudah cukup panjang, sehingga aparatur negara dapat memanfaatkan semaksimal mungkin.

“KemenPAN-RB akan terus melakukan monitoring. Kalau tidak ada izin akan ada teguran tertulis. Publik menuntut kita untuk bekerja lebih produktif  sehingga aparatur negara senantiasa harus selalu ada untuk masyarakat,” ujar Menteri Yuddy.

Di Kantor BPKP, Yuddy sempat terkejut mendapati laporan bahwa jumlah pegawai yang cuti mencapai hampir setengah dari jumlah pegawai. 

Menteri menegaskan dan meminta supaya tahun depan  pengambilan cuti harus diatur supaya jumlahnya tidak terlalu banyak seperti tahun ini.‎ (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Filipina! Abu Sayyaf Sejajar dengan Alqaeda dan ISIS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler