jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf mengatakan digitalisasi data adalah mandat yang telah disepakati bersama dengan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) dalam mendukung smart government di ibu kota negara (IKN) Nusantara.
“Adanya digitalisasi arsip kepegawaian akan lebih efisien, security terkontrol dan tingkat aksesibilitas lebih besar serta bisa diatur," ucap Yusuf dilansir dari laman BKN, Rabu (27/7).
BACA JUGA: Pemkot Makassar Tunda Pencairan TPP ASN, Ini Sebabnya
Digitalisasi data, menurut dia, akan sangat menguntungkan dalam tata kelola pemerintahan hingga pengambilan keputusan pimpinan.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen menjelaskan dalam hal ini, pengelolaan arsip kepegawaian menghadapi berbagai tantangan.
BACA JUGA: 937 Ribu PNS Pusat Bakal Diboyong ke IKN? Simak Penjelasan BKN
Mulai dari kualitas data aparatur sipil negara (ASN) yang masih belum lengkap, belum akurat serta kurang transparan.
“Adanya Document Management System (DMS) akan memudahkan," ujarnya.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Deputi BKN Soal Pemindahan ASN ke IKN, Menggiurkan Juga Nih
DMS ini, lanjut Yusuf, telah meliputi dari pengelolaan, penyimpanan, melacak dokumen hingga akses dokumen dalam satu aplikasi saja.
Direktur Arsip Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan cara paling efektif untuk percepatan digitalisasi adalah dengan berkoordinasi ke setiap instansi dan berkolaborasi dengan berprinsip gotong royong.
“Digitalisasi ini akan mudah dilakukan bila semua bersinergi bersama," ucapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad