jpnn.com - NAMA H Marwan Jafar SE SH MM MSi memang bukan Menteri BUMN. Juga bukan Menteri Perindustrian. Tidak ada kaitannya dengan manufacturing dan produksi gula. Tetapi pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, 12 Maret 1971 itu bertekat bulat menciptakan desa dan kawasan daerah tertinggal di Indonesia lebih berdaya, lebih maju, dan lebih sejahtera.
Caranya? Membuat kawasan yang selama berpuluh-puluh tahun ini terpinggirkan itu menjadi maju. Mirip dengan pepatah, “Ada gula, ada semut!” Di mana ada sumber kehidupan, di situlah orang datang. Di mana ada peluang, di situlah orang menambatkan harapan. Di mana ada gula, di situ pula ada semut. Karena itu, untuk melawan urbanisasi, hanya dengan membangun sentra-sentra kekuatan ekonomi dan membangun desa.
BACA JUGA: Tiga Adegan Sepatu Dahlan yang Bikin Dahlan Iskan Nangis
Karena itulah Marwan Jafar bertaruh reputasi untuk “mbangun ndeso”, mengembangkan simpul-simpul ekonomi pedesaan dan daerah tertinggal agar Indonesia berkembang merata. Agar banyak “semut” datang, maka dibuatkan “pabrik-pabrik gula” di daerah. Agar orang tidak lagi bermimpi hijrah ke kota yang semakin overload, maka dibangunkan dasa-desa menjadi lebih maju. “Dengan begitu, mind set orang tidak lagi berkiblat ke kota. Desa juga punya prospek,” ungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berasal dari PKB ini.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mempercayakan urusan “mbangun ndeso” kepada Marwan tentu bukan tanpa alasan. Pasti sudah membaca rekam jejak dan reputasi pria yang tiga musim kampanye Pileg ini terpilih sebagai anggota DPR RI itu. Pertama, karena dia memang berasal dari desa, pasti bisa menyelami problematika pedesaan di negeri ini. Tidak perlu diajari lagi, darimana harus memulai membangun desa.
BACA JUGA: Ogah Lapor, Marzuki Alie Disebut Tak Konsisten
Kedua, dia kader NU tulen, kader PKB asli, yang dekat dengan komunitas kampung, tokoh-tokoh lokal dan pesantren. Dia termasuk anak muda yang sangat lancar membaca kitab kuning. Bisa dipastikan, dia juga terbiasa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan warga. Ketiga, dia termasuk orang yang punya “saham” untuk mensukseskan pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu. “Ah, saya kira bukan soal itu. Yang pasti, desa membutuhkan perhatian serius! Saatnya kerja untuk mbangun desa!” jawabnya merendah.
Lalu darimana mengurai benang kusut membangun desa dan daerah tertinggal yang sudah puluhan tahun terabaikan? “Nah, itu yang terpenting. Tiga isu strategis yang menjadi arah kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah Kesejahteraan, Pemerataan, dan Pertumbuhan. Tujuannya mewujudkan Trisakti, sesuai visi presiden, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” jelas Marwan dengan mimik serius.
BACA JUGA: Saham Telkom Paling Besar Terjual
Dari Nawacita, atau sembilan agenda strategis prioritas Kabinet Kerja 2014-2019 ini, kata dia, ada empat poin yang terkait langsung kementeriannya. Yakni, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lalu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Lalu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
“Atas dasar 9 nawacita itulah, kami download menjadi nawakerja prioritas kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kami sudah luncurkan Gerakan Desa Mandiri di 5.000 desa di 2015! Kami cicil dari dari 72 ribu desa lebih di Indonesia. Ini bukan pekerjaan ringan, ini betul-betul konkret, menyentuh ke aspek kepentingan masyarakat pinggiran. Belum lagi rencana pemekaran daerah, yang diperkirakan akan menambah jumlah desa secara signifikan,” ungkap dia.
Kedua, kata dia, akan melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa itu secara simultan, di 2015 juga. “Kami sedang memverifikasi ke-5.000 desa yang menjadi prioritas di tahun 2015 itu, satu minggu ini sudah tuntas. Kami kerja ngebut!” sebut Marwan.
Ketiga, akan membentuk dan mengembangkan 5.000 Badan Usaha Pedesaan, agar kegiatan ekonomi masyarakat cepat terbangun. BUMDES itulah yang diharapkan bisa turut membangun fondasi ekononomi warga desa, sehingga desa tetap menjadi tempat strategis sebagai benteng ketahanan ekonomi nasional.
Keempat, revitalisasi pasar desa di 5.000 desa dan kawasan pedesaan. Pasar adalah salah satu indikator berputarnya keuangan, barang dan jasa di desa. Ketika pasar dibangun, maka kegiatan ekonomi akan kencang berputar di sana.
Lalu, kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 desa mandiri. Keenam penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp 1,4 M per desa secara bertahap. “Ini sesuai Undang Undang Desa 2014, yang harus sudah mulai dijalankan tahun 2015. Karena itu, kami terus mensosialisasikan dengan baik kepada desa-desa, agar mereka bisa membangun desanya dengan optimal,” kata Mantan Ketua Fraksi PKB di DPR RI periode lalu itu.
Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi dan UKM di 5000 desa. Kedelapan, pilot project system pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa. Teknologi informasi itu menjadi vital untuk mengontrol, dan meremote puluhan ribu desa itu. Mereka harus dikenalkan dengan teknologi, untuk percepatan pembangunan pedesaan.
Kesembilan “save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. Ini selalu menjadi isu yang tidak mengenakkan telinga orang Indonesia, ketika warga di daerah-daerah tersebut seakan-akan tidak terurus sama sekali. Bahkan lebih sakit lagi, mereka justru diurus dan difasilitasi negara tetangga. “Pesan dari Pak Presiden Jokowi, kita harus membangun fasilitas lebih baik di perbatasan,” ungkap master jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia itu. (don/bersambung)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekarang, Rani Juliani Simpanan Polisi
Redaktur : Tim Redaksi