Menunggu Perintah Jokowi untuk Tertibkan Bahasa Asing

Kamis, 25 Oktober 2018 – 11:25 WIB
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dadang Sunendar. Foto: Mesya Mohammad/JPNN

jpnn.com - Penggunaan bahasa asing yang makin marak di ruang publik sangat disayangkan. Mestinya, di ruang publik menggunakan bahasa negara (bahasa Indonesia). Ini untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terutama generasi milenial pada bahasa Indonesia.

"Saya prihatin melihat taman kota, bandara, dan ruang publik lainnya lebih banyak dengan bahasa asing. Boleh pakai bahasa asing tapi hurufnya lebih kecil agar bahasa negara lebih menonjol," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) Dadang Sunendar dalam taklimat media bertema Kongres Bahasa Indonesia XI, Rabu (24/10).

BACA JUGA: Jokowi Perlu Satu Periode Lagi untuk Wujudkan Semua Janji

Hal ini diperparah dengan sikap kepada daerah yang cuek dengan kondisi tersebut. Tak heran bila ruang publik belum ramah dengan bahasa negara.

Upaya Kemendikbud membumikan bahasa negara, lanjutnya, terhalau oleh tidak adanya kewenangan memperbaiki langsung kesalahan berbahasa masyarakat. Selain itu dalam UU 24/2009 tidak ada sanksi dan denda bagi pengelola ruang publik yang lebih menonjolkan bahasa asing.

BACA JUGA: Tunggu Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dadang mencontohkan, kerja sama Kemendikbud dengan dinas terkait Pemprov DKI Jakarta. Ujung-ujungnya tetap saja perbaikan revisi dilakukan langsung oleh pemda. Itu berarti, kuncinya ada di pemda. Sebab urusan perizinan keluarnya dari Pemda.

Di sisi lain ada Permendagri tentang pedoman bagi pimpinan daerah mengutamakan bahasa negara. "Jadi aturannya sudah ada tapi hasilnya masih begini. Itu sebabnya kami butuh penguatan dari yang lebih tinggi lagi, yaitu presiden," ucapnya.

BACA JUGA: Ini loh yang Dimaksud Jokowi dengan Politikus Sontoloyo

Dulu tahun 1980-an ada perintah Presiden Soeharto untuk tertibkan ruang publik dan itu cukup berhasil. Sekarang harapannya begitu kepada Presiden Jokowi. Kemendikbud butuh satu kalimat perintah saja dari presiden. Tertibkan ruang publik dari bahasa asing.

"Bahasa negara, daerah, dan asing penting. Namun, jangan salah penempatannya. Jika mau renang jangan pakai batik tapi baju renang. Bahasa juga sama. Ketika bicara resmi harus bahasa negara," tandasnya.

Saat ini, lanjut Dadang, sedang dirancang Perpres tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kemendikbud berharap Perpres tersebut segera ditandatangani presiden agar bahasa negara makin membumi. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nizar: Yang Sontoloyo Itu Kalau Ngotot Minta Dana Kelurahan


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler