jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini buronan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra berada di Malaysia.
Karena itu, Boyamin mendorong Presiden Jokowi melobi Pemerintah Malaysia untuk memulangkan buron yang telah membuat heboh karena bisa masuk Indonesia dengan bebas, mendapat paspor, e-KTP, dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.
BACA JUGA: Ini Daftar Aset Kekayaan Brigjen Prasetijo Utomo yang Terseret Kasus Djoko Tjandra
"Berdasar kenyataan Joko Tjandra tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, maka dibutuhkan peran Presiden RI Paduka Yang Mulia Ir. Joko Widodo untuk melakukan lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia," kata Boyamin, Minggu (17/7).
Boyamin meyakini Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan berbagai dasar pertimbangan.
BACA JUGA: Presiden PKS Bikin Twit, Tunggu Pak Jokowi Bicara soal Ulah Djoko Tjandra
Pertama, kata dia, Boyamin, Oktober 2019 seorang lawyer Indonesia bersama kliennya telah bertemu dengan Djoko Tjandra di lantai 105 gedung Signature 106 komplek Tun Razak Echange Malaysia.
Pertemuan itu dalam rangka menawarkan apartemen milik klien tersebut kepada Djoko Tjandra.
BACA JUGA: Pasutri Berstatus Buron Gagal Membeli Rumah Mewah Anang dan Ashanty
"Lawyer tersebut saya cukup mengenalnya karena pernah bergabung dengan kantorku Boyamin Saiman Lawfirm," ungkapnya.
Kedua, ujar Boyamin, pernyataan Anita Kolopakong selaku lawyer Djoko Tjandra bahwa kliennya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia.
Boyamin memandang perlu Presiden Jokowi yang melobi Pemerintah Malaysia. Ada empat alasan.
Pertama, mantan Jaksa Agung Prasetyo telah berupaya memulangkan Joko lewat jalur extradisi. Namun masih gagal.
Kedua, lanjut dia, selama ini telah terdapat upaya timbal balik yang baik dengan Pemerintah Malaysia.
Salah satu contohnya berupa pemulangan Siti Aisyah yang dituduh meracun Kim Jong Nam (kakak Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un) di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur.
Siti Aisyah saat itu telah disidangkan di Pengadilan Shah Alam Malaysia dengan ancaman hukuman mati.
Namun, atas upaya lobi tingkat tinggi termasuk penyerahan kapal mewah Equaminity kepada Malaysia, maka Siti Aisyah bisa dibawa pulang ke Indonesia dan diterima langsung Presiden Jokowi di Istana Negara 12 Maret 2019.
"Pemulangan Siti Aisyah ini adalah imbalan atas kesediaan Polri menyerahkan sitaan kapal pesiar mewah Equaminity kepada Malaysia pada 5 Agustus 2018. Kapal Equaminity sebelumnya telah disita Polri di Benoa, Bali, 28 Pebruari 2018 atas permintaan FBI USA karena diduga terkait korupsi 1MDB Malaysia," jelasnya.
Ketiga, lanjut Boyamin, terdapat hubungan baik Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin sebagaimana terlihat presiden memberikan ucapan selamat atas pelantikan Muhyidin Yassin sebagai PM.
"Hubungan baik ini semestinya digunakan untuk memulangkan Joko Tjandra dari Malaysia," ungkapnya.
Keempat, Boyamin menyatakan bahwa Djoko Tjandra diduga punya hubungan erat dan mendapat perlakuan istimewa oleh Nazib Razak, mantan PM Malaysia.
"Sehingga proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin," kata dia.
Boyamin menambahkan kasus Djoko Tjandra yang masuk Indonesia tanpa terdeteksi, mendapat eKTP, paspor, surat jalan dan hilangnya status cekal telah mempermalukan pemerintahan, sistem penegakan hukum, dan juga menyakiti seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, kata dia, satu-satunya cara adalah menangkap Djoko Tjandra dan menjebloskannya ke Penjara selama dua tahun sesuai putusan PK Mahkamah Agung.
"Segala upaya oleh aparat telah gagal sehingga Presiden Jokowi harus bertindak untuk menangkap Joko Tjandra," pungkas Boyamin. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy