jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menilai, pencapaian Pemerintahan Joko Widodo dalam pengurangan angka kemiskinan, tidak cukup signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, angka kemiskinan hanya turun 0,32 persen dalam tiga tahun terakhir. Dari 10,96 persen di 2014, menjadi 10,64 persen di Maret 2017.
BACA JUGA: Jokowi: Pilkada Jangan Sampai Merusak Kerukunan
"Di sisi lain, pencabutan subsidi BBM sangat dirasakan akibatnya dalam peningkatan harga bahan pokok masyarakat. Bahkan pernah dirasakan harga cabai rawit merah mencapai Rp 120 ribu per kilogram dari harga standar Rp 40 ribu," ujar Khatibul pada refleksi akhir tahun, di Jakarta, Kamis (28/12).
Fakta lain, harga tarif dasar listrik, kata politikus Partai Demokrat ini, juga terus merangkak naik dan terasa mengagetkan masyarakat.
BACA JUGA: PPP Nilai Jokowi Piawai Mengonsolidasi Kekuatan Politik
Demikian juga dengan pelayanan kesehatan melalui BPJS, dirasakan tidak manusiawi di beberapa rumah sakit, karena seringkali pasien pengguna BPJS ditolak. Mengakibatkan angka kemiskinan akan terus merangkak naik.
"Terlebih bencana di beberapa daerah, terus menghantui dan sudah pasti mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan yang sulit dikendalikan. Jika Pemerintahan Jokowi tidak memiliki formula jitu, maka penderitaan rakyat akan semakin meluas dan akan berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan sosial dan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia," ucapnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal Bersama di Pontianak
Khatibul kemudian membandingkan pencapaian pemerintahan Jokowi-JK, dengan kinerja pemerintah saat masih dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sepuluh tahun sebelumnya.
"Pemerintahan SBY telah melaksanakan kerja nyata dan upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan, utamanya mengurangi fakir miskin dengan berbagai program. Di antaranya, Program Beras untuk Rakyat Miskin, Program Keluarga Harapan, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Program Bantuan Operasional Sekolah," ucapnya.
Kemudian, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Revitalisasi Pertanian, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
JUga Program Sertifikat Tanah, Pengurusan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Stabilisasi Harga Pangan Pokok, dan Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi Kenaikan BBM.
Dengan program-program tersebut, kata Khatibul, tingkat kemiskinan di era pemerintahan SBY menurun hingga akhir masa jabatannya digantikan Presiden Jokowi pada 2014 lalu. Tercatat, mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 5,7 persen.
"Sebagaimana catatan BPS, di 2004 angka kemiskinan mencapai 16,66 persen dan di 2014 menjadi 10,96 persen. Sungguh pencapaian yang sangat baik dan tidak mudah di tengah arus reformasi dan masa transisi kepemimpinan di Indonesia yang terpuruk sejak 1998," katanya.
Menurut Khatibul, pencapaian penurunan angka kemiskinan yang signifikan di era SBY dan terciptanya keamanan dalam negeri yang cukup baik, menjadi contoh yang perlu diteruskan pemerintahan Jokowi.
Terbukti, beberapa program pro-rakyat era SBY juga dilaksanakan di rezim saat ini. Seperti Program Keluarga Harapan yang tahun ini mengalami perluasan penerima manfaat.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Masuk 2019 Pembangunan SDM Besar-besaran
Redaktur & Reporter : Ken Girsang