jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, mengatakan, menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukung maupun oposisi, perlu di-reshuffle.
Igor mengatakan, banyak menteri kontroversial, salah satunya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. "Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Igor, Rabu (24/6).
BACA JUGA: Gagal Bendung Dana Aspirasi, Ini yang Dilakukan Hanura
Menurut Igor, KMP sudah marah sekali atas tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian utang dengan Pemerintahan RRC sebesar Rp 520 triliun lewat BUMN-BUMN. "Utang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR," ungkap Igor.
Selain itu, Igor mengklaim mendengar kabar bahwa PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp 48 trilyun untuk BUMN.
BACA JUGA: Politikus PKB Sebut Enam Menteri Layak Diganti
Menurut Igor, PDIP ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.
Namun atas pengaruh Menteri Rini, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN meskipun banyak BUMN yang dirasa belum siap dalam penyerapan dana untuk proyek-proyek mereka.
BACA JUGA: Mendagri: Dana Aspirasi Area Peka Korupsi
"Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," kata Igor.
Karenanya, Igor menyarankan agar Jokowi cermat membaca peta partai politik. Jangan sampai presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan. "Karena justeru bisa menimbulkan instabilitas politik," kata Igor. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kang Agun Konsisten Tolak Dana Aspirasi, Ini Alasannya
Redaktur : Tim Redaksi