jpnn.com - jpnn.com - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menilai, komunisme serta ketidakadilan ekonomi dan hukum merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut mereka dua hal itu menjadi ancaman lantaran dapat memutus eksistensi bangsa. Karena itu, patut menjadi perhatian pemerintah.
BACA JUGA: Sori, Tim Pengacara Ahok Ogah Bertanya ke Ahli dari MUI
Ketua Wantim MUI Muhammad Sirajuddin Syamsuddin mengungkapkan, komunisme serta ketidakadilan ekonomi dan hukum adalah ancaman nyata.
Dia berharap besar, ancaman tersebut tidak dianggap remeh.
BACA JUGA: Pesan Menyejukkan dari MUI
”Karena ancaman itu bukan ilusi tapi fakta. Bukan wacana, tapi realita,” ungkap tokoh agama yang akrab dipanggil Din Syamsuddin itu.
Keterangan itu disampaikan oleh Din Syamsuddin usai memimpin Rapat Pleno ke-15 Wantim MUI di Gedung MUI, Jakarta Rabu (22/2).
BACA JUGA: Salah Memilih Tak Masalah, Yang Penting Pakai Nurani
Dia menjelaskan, Wantim MUI menyuarakan itu bukan untuk mencari masalah. Melainkan menunjukan komitmen mereka untuk menjaga bangsa.
Karena itu, dia berjanji bakal menyampaikan hasil rapat pleno kemarin kepada pemerintah.
Wantim MUI memang tidak memiliki kewenangan seperti Dewan Pimpinan MUI.
Mereka tidak terlibat langsung dalam langkah-langkah strategis yang diambil oleh MUI.
Namun, mereka tetap memiliki peran dan tanggung jawab terhadap majelis tersebut.
”Hal-hal yang bisa dilakukan MUI (dari rapat pleno Wantim MUI) akan kami sampaikan kepada dewan pimpinan,” kata Din.
Demikian pula beberapa poin yang bisa menjadi rekomendasi, pesan, dan saran untuk pemerintah. Wantim MUI akan segera meneruskan.
”Baik kepada presiden, wakil presiden maupun pemerintah secara keseluruhan,” terang Din.
Tidak terkecuali wakil rakyat yang bertugas di Gedung DPR dan MPR. ”Bila perlu kami bicara langsung,” jelasnya.
Sementara itu, bagian yang bisa diurus oleh organisasi masyrakat (ormas) Islam langsung dilaksanakan. Misalnya memproteksi generasi muda dari ancaman komunisme.
Mereka akan melakukan upaya penyadaran. ”Karena ormas Islam punya anggota dan lembaga yang banyak,” ungkap Din. Untuk itu, mereka turut bergerak.
Lebih lanjut, sambung Din, ancaman komunisme dalam bentuk adu domba merupakan salah satu sampel yang saat ini tengah menguat.
Menurut dia, ancaman itu berbahaya lantaran dapat memecah belah bangsa.
”Oleh karena itu, kami mengingatkan jangan menganggap (ancaman) itu sebagai wacana, ilusi, atau mitos,” pintanya.
Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin pun berpendapat sama. Menurut dia, dua poin yang diperoleh dari hasil rapat pleno Wantim MUI patut menjadi perhatian pemerintah.
Soal ketidakadilan ekonomi dan hukum misalnya. Sangkaan yang dituduhkan penegak hukum kepada beberapa ulam menjadi bukti. ”Masih ada ketidakdilan hukum,” ungkapnya.
Apalagi sangkaan itu ditunjukan kepada ulama yang berani menyuarakan ketidakadilan. Didin mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut.
Sebab, menunjukan bahwa ketidakadilan hukum masih terjadi. Menurut dia, itu tidak seharusnya terjadi. Sebab, penegak hukum harus berprilaku adil. Tidak tebang pilih. (syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alquran Bergambar Tapak Kaki Itu Ditemukan Mamah Amel
Redaktur & Reporter : Soetomo