jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut usul Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin tentang penundaan Pemilu 2024 sebenarnya bukan hal baru.
Usul tersebut, kata dia, pernah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
BACA JUGA: Publik Puas Banget kepada Jokowi, PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur
Menurut Yusril Ihza, tidak ada yang salah ketika seseorang menyampaikan usul, termasuk soal penundaan pemilu.
"Dalam negara demokrasi orang boleh usul apa saja tentunya," tulis Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu di akunnya di Instagram, @yusrilihzamd, Jumat (25/2).
BACA JUGA: Perihal Usul Menunda Pemilu 2024, Benny K Harman Bereaksi Begini
Namun, kata Yusril, usulan penundaan Pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang.
UUD 45 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
BACA JUGA: Pengakuan Kalina Ocktaranny Pesan Kamar Hotel bersama Ricky, Vicky Prasetyo Jangan Ikut Campur
Toh, kata dia, ada konsekuensi jika pemilu ditunda, seperti perpanjangan masa jabatan presiden dan wapres, kabinet, DPR, DPD, dan MPR.
"Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut," tanya Yusril.
Menurut mantan menkumham itu, pertanyaan-pertanyaan tadi itu belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin maupun Bahlil ketika mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Yusril mengatakan bahwa ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan kepercayaan jika asal menunda pemilu serta memperpanjang masa dinas para pejabat negara.
Terlebih lagi, upaya memperpanjang masa dinas pejabat tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat.
"Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana," beber Yusril. (ast/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Aristo Setiawan