jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam menyampaikan Merdeka Belajar Episode keenam merupakan terobosan baru yang bertujuan untuk mengakselerasi program-program Kampus Merdeka.
Program tersebut memiliki 3 esensi. Pertama, insentif berdasarkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
BACA JUGA: Mas Nadiem: Merdeka Belajar Sudah Jadi Milik Kemendikbud
Kedua, untuk mengakselerasi perguruan tinggi dan industri maka diluncurkan pendanaan matching fund.
Ketiga, competitive fund untuk mendorong perguruan tinggi melakukan transformasi. Baik kurikulum dan pembelajaran yang berfokus pada sumber daya manusia yang unggul.
BACA JUGA: Beban Siswa dan Guru Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat
Nizam mengharapkan program-program tersebut bisa mengakselerasi perguruan tinggi untuk lebih siap,, fleksibel, dan adaptif untuk menghadapi tantangan di masa depan.
“Indikator kinerja utama saat dahulu sangat banyak, sehingga sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arahan untuk memangkasnya menjadi 8 indikator kinerja utama dengan tujuan memudahkan tercapainya sasaran,“ ucapnya, Sabtu (7/11).
BACA JUGA: Honorer K2 Lulus PPPK, Tolong Simak PerMenPAN-RB Nomor 66 Tahun 2020
Nizam menjelaskan 8 IKU yang menjadi tugas utama bagi perguruan tinggi adalah mendidik mahasiswa agar mereka menjadi sarjana yang bisa produktif, membuat mahasiswa beradaptasi dengan cepat untuk masuk ke dunia kerja, memperbanyak dosen berinteraksi dan berhubungan dengan industri.
Kemudian memperbanyak profesional dunia kerja yang ikut mendidik menyiapkan mahasiswa di dalam kampus.
Hal ini bertujuan agar terjadinya perkawinan silang antara perguruan tinggi dan dunia kerja.
Lebih lanjut Nizam memaparkan, karya dosen harus bisa dimanfaatkan di masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi bangsa serta meningkatkan teknologi.
Kurikulum juga dinilai dari seberapa banyak perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra-mitra berkelas dunia.
Selanjutnya, mahasiswa tidak hanya diajarkan teori tetapi juga diajarkan bagaimana problem solving di dunia kerja.
Dan terakhir adalah program studi yang diakreditasi secara internasional atau tersertifikasi oleh lembaga-lembaga yang memiliki lisensi.
“Perguruan tinggi khususnya negeri memiliki sumber pendanaan pemerintah pada biaya operasional APBN. Oleh karena itu, pemberian insentif berdasarkan 8 IKU yang tercapai dan bahkan terlampaui akan diberikan tambahan alokasi untuk APBN dan akan mulai dilakukan pada 2021,” pungkas Nizam. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad