jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pejabat baru eselon satu Kementerian Keuangan untuk memegang sumpah jabatan sesuai undang-undang.
“Cam kan sumpah jabatan itu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab selurus-lurusnya, mengikuti peraturan, menjaga integritas dan menjalankan etika jabatan,” tegas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Tantangan Sri Mulyani untuk Dirjen Baru Bea Cukai Askolani
Dia mengingatkan berbagai tantangan jangka pendek, menengah, hingga panjang kepada para jajaran eselon I Kementerian Keuangan yang baru saja dilantik.
Seperti diketahui, Sri Mulyani melakukan perombakan jabatan pada hari ini, Jumat (12/3).
BACA JUGA: Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon I Kemenkeu, Siapa Mereka?
“Kami ingin semua memahami berbagai tantangan dan sekaligus tanggung jawab yang harus diemban di lingkungan Kemenkeu,” kata dia.
Sri Mulyani memerincikan berbagai tantangan yang harus diwaspadai, salah satunya adalah kemuculan varian B117 dari Inggris, meski vaksinasi Covid-19 sudah dilakukan.
BACA JUGA: Pesan Sri Mulyani Pada Wajib Pajak, Jangan Lakukan Ini...
Kemudian, dia menuturkan para jajaran eselon I harus mengemban tanggung jawab dalam menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah G20 pada 2022.
"Sehingga aktivitas di Kemenkeu dan kementerian/lembaga akan meningkat," ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, lanjut dia, jajaran eselon I harus melaksanakan konsolidasi fiskal untuk menghadapi pandemi. Hal itu, sesuai penugasan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan APBN menjadi instrumen utama mempertahankan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Dia juga menyebutkan dalam Global Risk Report 2021 oleh WEF menerangkan berbagai risiko global dalam kurun waktu pendek, menengah, hingga panjang seperti adanya kebijakan countercyclical seluruh negara di dunia untuk menghadapi pandemi.
“Ke depan kita melihat berbagai risiko asset bubble, price instability, komoditas stock dan debt crisis serta risiko geopolitik,” jelas dia.
Selanjutnya, sambung Sri Mulyani, adanya krisis perubahan iklim yang perlu diwaspadai.
"Karena akan ada risiko seperti digital power consentration, digital in equality dan cyber security barrier oleh jajaran Kemenkeu," papar dia.
Sebagai informasi, Sri Mulyani telah melakukan perobakan terhadap jajaran eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari DJPb, DJBC, Sektretariat Jenderal, DJKN, DJA, dan BPPK. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia