jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meyakini pendukung revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak ketimbang yang menolaknya. Keyakinan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu didasari hasil survei Litbang Kompas.
Merujuk survei bertitel Berharap Komitmen Memperkuat KPK yang dipublikasikan Senin (16/0), terdapat 44,9 persen responden yang mendukung revisi undang-undang tentang lembaga antirasuah itu. Sementara 39,9 persen tidak setuju atas revisi UU KPK, sedangkan 15,2 persen mengaku tidak tahu.
BACA JUGA: Sebut KPK Sudah Tak Kondusif, Nasir Djamil PKS Dorong Jokowi Segera Lantik Firli Cs
Selain itu, mayoritas responden juga mengaku setuju terhadap poin-poin revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Misalnya, soal pembentukan Dewan Pengawas KPK ada 64,7 persen responden yang menyetujinya.
Adapun 55,5 persen responden setuju dengan materi RUU KPK tentang pemberian kewenangan kepada lembaga antirasuah itu untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Singkat kata itu adalah contoh masyarakat yang memberikan dukungan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka merevisi UU KPK," kata Nasir di Jakarta, Senin (16/9).
BACA JUGA: Akademisi Ini Setuju dengan Revisi UU KPK, Asal...
Lebih lanjut Nasir menilai hasil survei lembaga bonafide itu menggambarkan keprihatinan masyarakat terhadap situasi dan kondisi pemberantasan korupsi selama ini, termasuk regulasi tentang KPK. Aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia untuk merevisi UU KPK, kata Nasir, juga menunjukkan keinginan akan pentingnya checks and balances di institusi yang kini dipimpin Agus Rahardjo tersebut sebagaimana lembaga lainnya.
"Saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah menguatkan atau melemahkan. Kami tidak ingin dalam dua ekstrem itu, tapi kami ingin aturan perundang-undangan itu menjamin adanya checks and balances," ujar Nasir.
BACA JUGA: Tetap Beroperasi, KPK Yakini Akan Ada Aksi Penyelamatan oleh Jokowi
Meski demikian, Nasir juga menganggap wajar jika masih terjadi penolakan atas revisi UU KPK. Sejauh ini memang ada kalangan LSM ataupun internal KPK yang menentang revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002.
"Jadi, kalau ada teman-teman LSM yang menolak itu hak mereka untuk menolak, cuma mungkin saran saya dikritisi saja pasal-pasal yang direvisi oleh DPR dan pemerintah," ucap Nasir.
Politikus asal Aceh itu menambahkan, pihak-pihak yang nanti tidak setuju dengan hasil revisi UU KPK bisa menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Itu lebih elegan. Apa pun ceritanya, DPR punya kewenangan membentuk undang-undang," ujarnya.(ant/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi