jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dinilai amburadul. Semuanya serba instan tanpa perencanaan matang.
"Rekrutmen PPPK tahap satu sangat kental dengan kepentingan politis. Terlalu dipaksakan, tabrak aturan, dan akhirnya gagal," kata Bambang Riyanto, politikus Gerindra kepada JPNN, Selasa (9/4).
BACA JUGA: Bisa Saja Honorer K2 Pendukung Prabowo Berubah Sikap sebelum 17 April
Mantan bupati Sukoharjo ini yakin, bawahan Jokowi pasti kalang kabut memenuhi keinginan atasannya karena bertabrakan dengan aturan. Contoh kecilnya soal penggajian yang sampai sekarang tidak tuntas dan menjadi penyebab banyak daerah belum mengumumkan hasil tes PPPK.
Sayangnya, para pejabat di kementerian/lembaga tidak memberikan masukan yang tepat bagi presiden.
BACA JUGA: Rencana Silatnas Honorer K2 dengan Jokowi Berubah Lagi, Alamak!
BACA JUGA: Bisa Saja Honorer K2 Pendukung Prabowo Berubah Sikap sebelum 17 April
BACA JUGA: Honorer K2 Pendukung Jokowi Optimistis Diangkat PNS Tahun Ini
"Mestinya, kalau tahu presidennya tidak paham aturan penganggaran, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang harus tegas. Kasih masukan kepada presiden kalau itu salah. Yang terjadi kepala BKN kayak kerbau dicekok hidungnya, iya-iya saja," beber anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Ketidakberanian kepala BKN itu lanjutnya, membuat sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini sudah berjalan bagus menjadi amburadul. Perekrutan tanpa persiapan matang dan berdasarkan suka-suka.
BACA JUGA: Rencana Silatnas Honorer K2 dengan Jokowi Berubah Lagi, Alamak!
"Maunya serba cepat, dipikir Indonesia ini hanya sebesar Kota Solo atau Jakarta. Sekarang begitu tahu banyak daerah tidak bisa memenuhinya kan jadinya kelihatan gagal program Jokowi," sergahnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak nih Pernyataan Sejumlah Pimpinan Honorer K2 Pendukung Prabowo
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad