jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care mensinyalir adanya kecurangan rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Malaysia. Kecurangan dicurigai terjadi pada perhitungan surat suara via pos dan drop box.
Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, kecurigaan muncul setelah melihat hasil perhitungan suara Pilpres yang disajikan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL).
BACA JUGA: Pencoblosan Ulang di Tiga Provinsi
"Ada keanehan di tabulasi suara PPLN KL, khususnya untuk suara via pos. Bukan hanya soal jumlah tapi juga cara penyajiannya," ujar Wahyu saat dikonfirmasi kemarin.
Dia menjelaskan, pada website resmi PPLN KL, hasil penyajian rekapitulasi surat suara Pilpres jauh berbeda dengan pemilihan legeslatif (Pileg) April lalu. Pada hasil Pileg, hasil perhitungan suara disajikan lengkap untuk setiap po box.
BACA JUGA: Pernyataan Burhanudin Mestinya Dimaknai Positif
Untuk diketahui, ada 10 titik pos yang digunakan sebagai acuan data jumlah pemilih dan sebaran surat suara.
Sementara, untuk hasil pilpres, PPLN hanya merangkum semua titik pos dalam satu tampilan. Padahal, menurut Wahyu, rekap PO BOX sama halnya dengan rekap C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat secara detail ketahui asalnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan perhitungan suara.
BACA JUGA: DPR Berharap Lembaga Terkait Dukung Putusan KPI
Migrant Care sendiri telah mencoba mengkonfirmasi hal tersebut pada pihak PPLN KL. Namun, jawaban yang diberikan dirasa kurang melegakan. Sebab, pihak PPLN hanya menjawab bahwa hasil perhitungan masih sementara dan masih akan berlanjut hingga hari ini (14/07).
Dia melanjutkan, jika tidak ada penjelasan detail terkait yang terjadi, pihak Migrant Care akan segera melaporkan hal tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai indikasi kecurangan. "Tentu kami merasa jawaban itu tidak pas. Tapi kita lihat saja besok (hari ini). kita akan terus kawal," tegasnya.
Kendati demikian, Wahyu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan masuk dalam sengketa yang mungkin terjadi dari kedua kubu calon presiden (capres). Migrant Care akan berdiri sebagai lembaga independent yang tidak memihak. Pihaknya akan menyerahkan semua proses penyidikan pada pihak Panwaslu.
Wahyu sendiri mengakui, suara via pos dan drop box sangat rentan dicurangi. Karena tak ada pengawasan dan pemantauan dalam sirkulasinya. Namun sayangnya, metode ini masih terus digunakan oleh pihak PPLN dengan dalih mempermudah menjangkau warga negara Indonesia (WNI) yang jauh dari TPS.
Dari data PPLN, pemilih pengguna hak pilih lewat pos di Malaysia sebanyak 246.626 orang, tersebar antara lain di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Trengganu dan Perak. Sementara, untuk pemilih lewat drop box 47.596 orang dan pengguna hak pilih di TPS 8.968 dari 126.421 orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lembaga Survei Kredibel tak Asal-asalan Bikin Quick Count
Redaktur : Tim Redaksi