jpnn.com - JAKARTA - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menegaskan bahwa kepergian WNI ke luar negeri untuk mencari penghidupan sulit untuk dicegah selama pertumbuhan ekonomi belum meningkat. Hal ini dikatakan Nusron saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan WNI dengan Perwakilan RI dan Pemangku Kepentingan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI.
Oleh karena itu, persoalan ini harus melihat secara objektif bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia tiap tahun sebesar 2,8 juta orang, dan tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sebanyak 250 ribu angkatan kerja di dalam negeri.
BACA JUGA: Hanura: Kalau Dewie Tersangka Langsung Dipecat
“Setiap tahunnya ada 1,3 juta orang angkatan kerja di Indonesia yang potensial menjadi pengangguran. Dan dari jumlah 2,8 juta angkatan kerja diatas, sebanyak 68 persen hanya lulusan SD/SMP. Berdasarkan perhitungan inilah, tetap akan ada yang berangkat menjadi TKI.” ujar Nusron.
Selain itu Nusron membeberkan, bahwa ada empat sektor yang menopang perekonomian Indonesia saat ini. Nah, salah satunya adalah uang kiriman dari TKI yang masuk ke Indonesia. Dimana dalam semester I tahun 2015 nilainya mencapai USD 4,7 miliar.
BACA JUGA: Jaksa Agung Siap jadi Saksi di KPK, tapi Ada Syarat...
Fenomena lain setelah diterbitkannya Kepmenaker No 260 Tahun 2015 dan moratorium penempatan TKI diberlakukan adalah jumlah remitansi dari Arab Saudi yang naik sebesar 28 persen.
Ini ada 2 (dua) kemungkinan antara lain lolos dari pemeriksaan atau gajinya yang meningkat, tambahnya.
BACA JUGA: Berharap Perusahaan Lain Jalin Kerjsasama dengan Bank untuk KUR TKI
Perlindungan TKI diluar negeri pada masa penempatan TKI adalah tergantung bagaimana prapenempatannya, dan 87 persen permasalahan TKI terletak di hulu. “Solusinya hanya satu, yakni mengubah dan memperbaiki tata kelola penempatan dari kontrak individu menjadi kontrak perusahaan, dari basis SD/SMP diubah menjadi wajah hospitality,” terangnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: Jokowi dan Anggota DPR Punya Kepentingan Tertentu di Bidang Ini
Redaktur : Tim Redaksi