jpnn.com, NAYPIDAW - Junta Myanmar menggelar unjuk kekuatan militer dalam sebuah parade di Ibu Kota Naypyidaw pada Sabtu dan mengumumkan bahwa ratusan tawanan akan diampuni.
Parade itu digelar untuk merayakan Hari Persatuan Myanmar, yang menandai kemerdekaan negara itu dari penguasa kolonial Inggris pada 1947.
BACA JUGA: Abaikan Peringatan Indonesia, Myanmar Sekarang Rasakan Akibatnya
Pemimpin junta Min Aung Hlaing mengatakan kudeta tahun lalu diperlukan untuk melindungi Myanmar dari musuh di dalam maupun di luar negeri.
Junta mengatakan akan memberi pengampunan kepada 814 tawanan. Amnesti kerap diberikan pada hari-hari libur nasional.
BACA JUGA: Militer Berkuasa, Myanmar Jadi Surga Produsen Narkoba
Belum jelas apakah warga Australia Sean Turnell, yang sudah ditahan selama lebih dari setahun, termasuk dari mereka yang akan diberi amnesti.
Turnell adalah penasihat ekonomi pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
BACA JUGA: Usai Telepon Presiden Jokowi, PM Kamboja Ubah Sikap soal Myanmar
Peringatan Hari Persatuan itu dimulai dengan pemutusan layanan internet bergerak dari pukul 04.00 waktu setempat (04.30 WIB). Parade unit-unit angkatan darat dan pegawai negeri kemudian digelar pada pagi harinya.
Parade itu juga diikuti oleh delegasi dari negara bagian Karen, Chin dan Kayah, wilayah-wilayah tempat konflik yang melibatkan warga setempat dan pasukan bersenjata anti militer terjadi.
Min Aung Hlaing mengecam perlawanan terhadap rezim baru yang dipimpinnya.
"Kekerasan di Myanmar menimbulkan kekacauan dan orang-orang menderita," kata dia dalam acara yang disiarkan oleh televisi.
Junta menghabiskan dana sedikitnya lima juta dolar AS (Rp 71,7 miliar) untuk acara itu, kata sebuah media lokal.
Salah satu kelompok penentang, General Strike Committee of Nationalities, mengatakan di Facebook bahwa tawanan politik yang kini ditahan di penjara Insein memulai aksi mogok makan pada Sabtu.
Tidak dijelaskan berapa orang tawanan yang mengikuti aksi tersebut.
Reformasi demokratis dan kemajuan ekonomi di Myanmar, yang sudah berlangsung selama satu dekade, lenyap ketika kudeta terjadi pada 1 Februari 2021.
Min Aung Hlaing menegaskan lagi pernyataan junta bahwa mereka merebut kekuasaan karena yakin Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, melakukan kecurangan dalam pemilu 2020.
Partai Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (NLD), mengatakan mereka menang secara demokratis.
Junta telah menangkap ribuan orang, termasuk Suu Kyi, yang masih ditahan di sebuah lokasi rahasia dan menghadapi tuntutan hukum dengan ancaman penjara 150 tahun atau lebih.
Pasukan keamanan telah membunuh sedikitnya 1.547 orang penentang kudeta, menurut data Asosiasi Bantuan bagi Tawanan Politik (AAPP).
Junta mengatakan data AAPP dilebih-lebihkan dan tentara juga menjadi korban tewas dalam pertempuran. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil