Minim, Jumlah Kada yang Dijerat KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih lemah dalam menindak tindak pidana korupsi yang melibatkan para kepala daerahDibanding jumlah total seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, gubernur dan bupati/walikota yang dijerat KPK jumlahnya masih sangat sedikit

BACA JUGA: Bersihkan Direktorat Penindakan KPK !

Kalau pun ada yang ditindak aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian, seringkali kasusnya mengendap tanpa alasan yang jelas.

Penilaian itu disampaikan aktivis Presidium Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK), Jeffry Kawulur di Jakarta, Minggu (3/1)Dia menilai, dengan masih sedikitnya kepala daerah yang dijerat KPK, hingga saat ini gubernur, dan bupati/walikota serta wakilnya masih berlagak seperti raja-raja kecil di daerahnya masing-masing.

"Mereka mirip raja kecil di daerah

BACA JUGA: Keluarga Baridin Segera ke Mabes Polri

Ini terjadi karena masih sangat sedikit bupati, walikota dan gubernur yang disentuh aparat KPKBila kasus tindak pidana korupsinya ditangani lembaga penegak hukum lainnya, kasusnya tidak jelas penyelesaiannya," ungkap Jeffry Kawulur

BACA JUGA: Ginseng 100 Tahun Harga Rp400 Juta

Karenanya, untuk tahun 2010 ini, KPK diminta lebih agresif dalam melakukan penindakan terhadap para kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan KPK perlu melakukan pembenahan dan pembenahan di internal KPKMenurutnya, pembenahaan harus dimulai dari Direktorat Penindakan karena bagian ini merupakan titik kunci bagi KPK untuk memberantas korupsi lebih cepat.

”Bagian ini menjadi titik kunci yang sangat berpotensi membuat KPK dibajak dari dalam, sehingga membuat kerja KPK lamban seperti siput,” kata Emerson  di Jakarta, Minggu (3/1)(*,sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuota Haji Penuh Hingga 2012